Banyuwangi, Jatim.co – Suasana pendopo balai desa di Kantor Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi siang itu mendadak ramai, hal ini bukan karena ada pembagian bantuan sosial, namun karena kehadiran warga yang melakukan aksi demo pada Kamis, (9/10/2025).
Puluhan warga ini berbondong-bondong “menggeruduk” Kantor Desa, mereka menuntut transparansi program dan penggunaan APBDes, dan mendesak Kepala Desa Hasyim Ashari untuk buka-bukaan.
Mereka datang dengan sepeda motor, jalan kaki, hingga mobil pikap bersound system besar, iring-iringan warga ini disertai dengan memutar lagu-lagu Iwan Fals yang menggema sepanjang jalan menuju balai desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran warga ini membuat panas suasana kantor desa, sebab mereka menilai kepala desa tidak transparan dan kurang terbuka terhadap publik.
“Kami datang tidak untuk berbuat anarkis, kami datang tidak untuk ribut. Kami hanya ingin kejelasan dan keterbukaan soal program dan dana desa,” tegas Gus Fikri, juru bicara warga, dihadapan perangkat desa.
Warga menganggap ini bukan sekadar unjuk rasa emosional, melainkan bentuk protes damai dan penuh simbol perlawanan bahwa masyarakat perlu tahu tentang informasi dan kebijakan program yang dijalankan oleh kepala desa Tampo.
Warga Minta Bukti Nyata dari Kepala Desa, Warga Pertanyakan 7 Tuntutan
Warga diterima oleh pemerintah Desa Tampo, dan dilakukan dialog oleh perwakilan warga dengan disaksikan oleh puluhan masyarakat yang mengikuti di pendopo desa.
Suasana ausdiensi dilaksanakan secara terbuka dan berlangsung dengan lesehan, dengan didampingi oleh Forkopimka (Forum Pimpinan Kecamatan) Cluring dan dijaga ketat oleh anggota Polsek dan Koramil Cluring
Warga mempertanyakan banyak hal yang selama ini dianggap “abu-abu” dalam laporan keuangan desa, ada 7 tuntutan yang menjadi sorotan utama warga kepada kepala desa antara lain :
- Transparansi penggunaan dana DD dan ADD
- Proyek irigasi pertanian yang dinilai tidak jelas pelaksanaan dan anggarannya
- Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) yang belum ada pemenang lelang
- Pelaksana Kegiatan (PK) program desa
- Aktifitas Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang belum dirasakan dampaknya ke warga
- Program Ketahanan pangan yang belum tampak hasilnya,
- Hingga kepanitiaan Tampo Fair yang dinilai tidak terbuka dan hanya dikuasai kelompok tertentu.
Menurut salah seorang perwakilan warga, Supriyadi (52) mengatakan masyarakat ingin mengetahui selama ini anggaran desa larinya ke mana dan dipergunakan untuk apa saja. Sebab yang terjadi selama ini Kepala Desa cenderung pasif dalam hal ini.
“Jangan sampai masyarakat ini cuma jadi penonton, tidak ada dampak yang dirasakan warga, ternyata gelar tinggi kepala desa selama ini tidak bisa menjamin seseorang bisa memimpin desa dan rakyatnya,” jelas Supriyadi, salah satu warga yang menjadi wakil pembicara dalam aksi tersebut.
Kepala Desa Tampo Buka Suara : Siap Benahi dan Lebih Transparan
Menanggapi gelombang protes dari warga tersebut, Kepala Desa Tampo, Hasyim Ashari, langsung memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa proyek irigasi yang dipermasalahkan ditangani oleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), sementara lelang Tanah Kas Desa (TKD) masih belum ada pemenangnya hingga akhir 2024.
“Untuk lelang TKD belum ada pemenang lelang, sehingga kemudian kepala desa menyewa untuk ditanami tanaman keras seperti jeruk, namun semua proses masih berjalan sesuai aturan,” ujar Hasyim menjelaskan dihadapan warga dan disambut teriakan hu dari warga yang hadir.
Sementara itu terkait protes soal panitia Tampo Fair, Hasyim juga mengaku siap melakukan pembenahan besar-besaran. Jika dirasa masyarakat ingin lebih dilibatkan, maka panitia akan dibentuk ulang agar lebih terbuka dan lebih partisipatif.
Audiensi Berjalan Damai, Warga Minta Kepala Desa untuk merespon hasil tuntutan
Warga berharap langkah protes ini tidak berujung sia-sia dan kepala desa bersama pemerintah desa diminta untuk benar-benar membuka diri terkait pengelolaan informasi dan anggaran dana kepada publik.
“Kami tidak mau hanya disodori janji manis. Yang kami butuhkan itu bukti transparansi serta kebijakan yang merata kepada seluruh warga, jangan hanya kepada satu kelompok saja,” ucap Supriyono (52) perwakilan warga dengan suara lantang.
Kini, bola panas transparansi pelaksanaan program dan penggunaan APBDes berada ditangan pemerintah Desa Tampo. Masyarakat menunggu, apakah janji keterbukaan itu hanya sekadar kata-kata, atau benar-benar diwujudkan lewat kinerja dan laporan keuangan yang bisa diakses publik.
Beberapa fakta menarik dalam aksi warga desa Tampo ini, meski datang berbondong-bondong dengan membawa mobil sound system sambil diiringi lagu-lagu iwan fals, namun berlangsung tertib.
Audiensi yang berlangsung sambil duduk lesehan didalam pendopo balai desa, hal ini agar perwakilan warga bisa menyampaikan aspirasinya secara terbuka dihadapan kepala desa dan disaksikan oleh masyarakat yang mengikuti.
Jalannya aksi berlangsung secara damai, tidak ada bentrokan dan tidak anarkis, pihak Polsek dan Koramil Cluring ikut mengamankan dialog warga dengan kepala desa berlangsung kondusif hingga akhir. (riz)
