Surabaya jatim.co – Civitas akademica Universitas Airlangga (Unair) Surabaya mulai bergerak menyuarakan kepihatinan nasip demokrasi di Indonesia. Mereka terdiri dari guru besar, alumni, dan puluhan mahasiswa.
mereka berorasi di depan Gedung Pascasarjana Kampus B.
Sikap Unair kali ini adalah rangkaian dari aksi kampus-kampus lain sebelumnya dari UII, UI, UGM, Unesa, dan ITS. Bahkan, Rabu depan, Universitas Trunojoyo Madura (UTM) juga dijadwalkan mengikuti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Guru Besar Unair, Prof Hotman Siahaan menjelaskan, sikapnya kali ini adalah titik kesabaran sejak proses pencalonan presiden berlangsung yang melibatkan ketua MK, meloloskan putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
“Mulai dari upaya untuk memanfaatkan MK untuk mengubah aturan syarat mendaftar capres maupun cawapres sebagai celah hukum yang memberi jalan kepada Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres,” kata Prof Hotman.
Hotman menambahkan, cacatnya demokrasi juga ditunjukkan dengan adanya indikasi memanfaatkan fasilitas negara maupun aparat negara demi kepentingan politik.
“Sampai ketidaktegasan kepemimpinan pemerintah untuk menunjukkan netralitas dalam ucapan dan tindakan dalam Pilpres 2024, yang memiliki kecenderungan membela paslon tertentu yang memiliki hubungan kekeluargaan,” imbuhnya.
Menurut Hotman, jika Indonesia negara republik, Presiden harus menempatkan kekuasaan di bawah konstitusi yang menganut prinsip rule of law bukan rule by the law.
“Memilih sistem republik artinya dalam Republik Indonesia tidak diperkenankan seorang presiden maupun segenap penyelenggara negara memanfaatkan akses kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan privat, keluarga, maupun kepentingan personal apapun tujuan dan caranya,” kata jelasnya.
Baca juga:
Ketua RW di Kletak Kediri Ditangkap Polisi Gegara Memanen Durian
Untuk itu, pihaknya mendesak agar Presiden tak ikut cawe-cawe dalam mensukseskan Paslon 02 Prabowo-Gibran.
“Karena itu kami menyerukan secara tegas kepada Presiden tidak meninggalkan prinsip republik yang menjadi nilai-nilai etis Pancasila, amanat reformasi berkaitan dengan demokrasi dan bebas KKN untuk tidak memihak kepada salah satu paslon dalam Pilpres 2024, apalagi paslon yang bersangkutan terindikasi bertabrakan dengan prinsip republik, amanah reformasi dan demokrasi,” tandasnya.
