Banyuwangi, Jatim.co – Maraknya kenakalan dan kekerasan yang melibatkan remaja di wilayah Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama instansi Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi Darurat di Aula Rempeg Jogopati, Pemkab Banyuwangi, Minggu, (5/1/2025).
Pertemuan langsung dipimpin oleh Bupati Banyuwangi, Hj. Ipuk Fiestiandani, S.Pd., M.Kp.,dan didampingi Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama S. Putra, S.I.K., M.SI., M.H., serta dihadiri Forkopimda, Instansi, Stakeholder terkait dan lembaga-lembaga Keremajaan.
Rapat Korordinasi ini membahas pada beberapa masalah mendesak yang menjadi fokus utama adalah peningkatan kenakalan remaja yang melibatkan penyalahgunaan miras, narkoba, balap liar, hingga HIV/AIDS yang kian meresahkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penyampaiannya Bupati Banyuwangi, Hj. Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan Pemkab dan DPRD berupaya membuat perda terkait masalah sosial ini. Namun, penanganan lebih serius harus lebih ditekankan sehingga terus berkelanjutan.
“Kenakalan remaja makin meningkat dan membutuhkan penanganan serius oleh kita semua. Kami berharap bisa bekerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini,” ujar Bupati Ipuk dalam sambutannya.
Sementara itu Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama S. Putra, S.I.K., M.SI., M.H., menyampaikan usulan dalam menanggulangi kenakalan remaja dan kekerasan di Banyuwangi. Yakni pentingnya kolaboratif antara seluruh pihak terkait untuk menekan angka kenakalan remaja.
Perlu dibentuk panti rehabilitasi untuk anak-anak yang mengganggu ketertiban, dan strategi komprehensif menangani peredaran miras yang kian marak. Selain itu menekankan pentingnya pendirian pos pantau untuk balap liar serta pembuatan sirkuit sebagai solusi jangka panjang.
“Bersama dengan seluruh pihak, kami telah melakukan upaya represif, tetapi pencegahan yang berbasis pada kolaborasi ini sangatlah penting. Salah satunya dengan mendirikan pos pantau untuk memantau aktivitas yang meresahkan masyarakat,” jelas Kombes Pol Rama.
Rakor juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk menangani masalah tersebut, diantaranya pembentukan tim gabungan dari berbagai instansi terkait, sosialisasi kepada keluarga, pembentukan Satgas P4GN di setiap desa.
“Pencegahan harus dilakukan secara komprehensif di berbagai sektor. Kami akan mendorong pembentukan Satgas tingkat desa untuk memantau dan mengawasi setiap perkembangan yang ada, serta penguatan peran Karang Taruna dan pondok pesantren dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada remaja,” tambah Kombes Pol Rama.
Lebih lanjutnya Kapolresta berharap masyarakat Banyuwangi lebih aktif dalam memantau kegiatan remaja dan melaporkan jika ada hal yang mencurigakan. Kerja sama dari semua pihak, baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
Berbagai lembaga non-pemerintah (NGO) juga terlibat aktif dalam memberikan masukan. Hanum, perwakilan dari salah satu NGO di Banyuwangi, menekankan pentingnya pembentukan Forum Anak Desa.
“Kami memiliki program untuk konseling keluarga dan berharap lebih banyak desa yang berpartisipasi dalam mencegah kenakalan remaja dan Forum Anak Desa untuk mendengarkan aspirasi remaja sekaligus mengarahkan mereka kepada kegiatan yang positif, ” ucap Hanum.
Peserta Rakor sepakat untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang mengancam generasi muda ini. Dengan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan kenakalan dan kekerasan remaja di Banyuwangi bisa diminimalisir. (riz)
Penulis : Rizkie
Editor : Andri Aan
