Penulis: *Andrian Afandi – tinggal di Bunderan Sidayu Gresik
Gresik tidak pernah benar-benar tidur. Di antara kawasan industri yang terus bergerak, kendaraan logistik menjadi bagian penting dari roda perekonomian. Truk-truk besar mengangkut bahan baku, hasil produksi, dan kebutuhan distribusi yang menghubungkan kawasan industri dengan berbagai wilayah.
Namun, di balik aktivitas ekonomi tersebut, ada pertanyaan yang tidak boleh diabaikan: sampai sejauh mana pertumbuhan industri dapat berjalan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan yang sama?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jalan raya bukan hanya milik kendaraan pengangkut barang. Di sana ada pelajar yang berangkat sekolah, pekerja yang mengejar waktu, pedagang yang mencari penghidupan, serta keluarga yang ingin pulang dengan selamat.
Pada 9 September 2025, Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Forkopimda dan perusahaan angkutan barang menggelar deklarasi kepatuhan jam operasional. Kebijakan ini hadir karena lalu lintas truk pada jam sibuk telah menjadi persoalan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah daerah menyebut bahwa lebih dari 166 kendaraan ditilang selama Juli–Agustus 2025 dan sekitar 200 kendaraan setiap hari diarahkan untuk mengikuti jalur yang benar.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketertiban angkutan barang bukan sekadar keluhan yang muncul sesaat. Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat benar-benar dipatuhi dan diawasi secara konsisten.
Pada saat yang sama, terdapat perbedaan informasi mengenai jam larangan operasional yang perlu dijelaskan kepada publik berdasarkan jenis kendaraan dan ruas jalan yang diatur. Dalam deklarasi yang diberitakan pada September 2025, larangan disebut berlaku pukul 05.00–08.00 WIB dan 15.00–18.00 WIB. Sementara itu, publikasi Dinas Perhubungan Gresik pada 3 September 2025 mencantumkan pukul 06.00–08.00 WIB dan 15.00–18.00 WIB. Kejelasan informasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pengemudi maupun masyarakat.
Sebab, aturan yang tidak dipahami dengan jelas akan menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Sebaliknya, aturan yang telah disosialisasikan tetapi terus dilanggar membutuhkan pengawasan dan penegakan yang terukur.
Ketika Pelanggaran Berujung pada Tragedi
Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Pada 16 September 2025, kecelakaan tragis dilaporkan terjadi di Jalan Raya Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Seorang siswi SMP berusia 13 tahun meninggal dunia setelah terlindas truk trailer ketika sedang dibonceng ibunya menuju sekolah. Polisi kemudian menyatakan bahwa truk tersebut melanggar ketentuan jam operasional.
Peristiwa ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sebuah kecelakaan lalu lintas. Ia menjadi pengingat bahwa setiap pelanggaran aturan di jalan raya dapat membawa konsekuensi serius bagi kehidupan manusia. Meski penyebab kecelakaan harus ditentukan berdasarkan pemeriksaan hukum dan fakta di lapangan, pelanggaran jam operasional yang dikonfirmasi polisi memperlihatkan bahwa aturan keselamatan membutuhkan penegakan yang nyata.
Sebelumnya, pada 22 Juli 2025, dua truk tronton juga dilaporkan terlibat kecelakaan di Jalan Raya Cerme Kidul, Gresik, sekitar pukul 06.00 WIB. Kecelakaan tersebut menyebabkan seorang pengemudi mengalami luka-luka dan kemacetan lalu lintas, meskipun tidak terdapat korban jiwa. Peristiwa itu terjadi pada waktu yang diberlakukan sebagai jam larangan operasional kendaraan besar.
Dua peristiwa ini menunjukkan mengapa pengawasan terhadap kendaraan berat tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Di balik aturan mengenai jam dan jalur operasional, terdapat kepentingan keselamatan masyarakat yang harus dijaga secara serius.
Ketika Keselamatan Menjadi Perhatian Bersama
Persoalan truk yang melintas di luar ketentuan jam operasional tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis lalu lintas. Ia berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh rasa aman ketika menggunakan fasilitas publik.
Kendaraan berat memiliki karakteristik yang berbeda dengan kendaraan roda dua maupun kendaraan penumpang. Oleh karena itu, pengaturan waktu, rute, kondisi kendaraan, serta perilaku pengemudi menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko kecelakaan.
Pada 7 September 2026, Satlantas Polres Gresik melakukan patroli dan survei di sejumlah jalur yang dikategorikan rawan kecelakaan dan kemacetan, termasuk kawasan industri dan jalur Pantura. Pemantauan tersebut mencakup pergerakan kendaraan berat seperti truk dan trailer.
Langkah ini menunjukkan bahwa keselamatan lalu lintas memerlukan perhatian yang berkelanjutan. Namun, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika persoalan telah menjadi sorotan publik. Diperlukan evaluasi terhadap pola pelanggaran, titik rawan, efektivitas rambu, serta kepatuhan perusahaan dan pengemudi.
Di tengah masyarakat, perdebatan tentang truk juga perlu ditempatkan secara proporsional. Aktivitas industri dan distribusi barang memiliki peran penting bagi perekonomian Gresik. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak atas jalan yang aman, tertib, dan dapat digunakan tanpa risiko yang seharusnya bisa dicegah.
Keduanya bukan kepentingan yang harus saling meniadakan. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah, perusahaan, dan aparat penegak hukum membangun tata kelola lalu lintas yang mampu mengakomodasi kebutuhan distribusi sekaligus melindungi keselamatan warga.
Pemerintah Daerah dan Tanggung Jawab yang Tidak Bisa Ditunda
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan lalu lintas tidak berhenti pada aturan tertulis dan kegiatan penertiban sesaat. Kebijakan harus diterjemahkan menjadi pengawasan yang konsisten, informasi yang jelas, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pertama, pengawasan jam operasional harus dilakukan secara konsisten dan berbasis data. Titik-titik yang sering menjadi lokasi pelanggaran perlu dipetakan dan dievaluasi, bukan hanya dijaga ketika muncul keluhan.
Kedua, sosialisasi aturan kepada perusahaan, pengemudi, dan masyarakat harus disampaikan secara jelas. Informasi tentang jam larangan, jalur alternatif, dan lokasi parkir perlu mudah diakses agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan kebingungan.
Ketiga, setiap kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat perlu ditangani melalui pemeriksaan dan analisis yang objektif. Faktor penyebabnya harus ditentukan berdasarkan bukti, seperti kondisi kendaraan, perilaku pengemudi, keadaan jalan, dan situasi lalu lintas. Dengan demikian, kebijakan keselamatan dapat dibangun berdasarkan fakta, bukan sekadar reaksi terhadap kontroversi.
Keempat, perusahaan pemilik armada juga harus mengambil tanggung jawab. Kepatuhan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pengemudi di lapangan. Pengelolaan jadwal distribusi, pembinaan pengemudi, dan pemeliharaan kendaraan merupakan bagian dari tanggung jawab operasional.
Gresik Tidak Boleh Memilih antara Industri dan Keselamatan
Gresik memiliki potensi ekonomi yang besar. Kawasan industri, aktivitas perdagangan, dan jaringan distribusi merupakan bagian dari perkembangan daerah yang perlu dikelola secara berkelanjutan.
Namun, pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa banyak kendaraan barang bergerak, seberapa besar investasi masuk, atau seberapa cepat aktivitas industri berlangsung. Pembangunan juga harus dinilai dari kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman.
Jangan sampai jalan yang dibangun untuk menghubungkan kehidupan justru menjadi ruang yang membuat masyarakat merasa khawatir setiap kali mendengar deru kendaraan berat.
Kita tidak sedang berbicara tentang menghentikan roda industri. Kita sedang membicarakan bagaimana roda tersebut berjalan dengan tertib, bertanggung jawab, dan tidak mengabaikan hak masyarakat.
Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat memiliki peran masing-masing. Pemerintah perlu memastikan aturan berjalan. Aparat perlu menegakkan ketentuan secara konsisten. Perusahaan harus membangun kepatuhan dari lingkungan operasionalnya. Sementara itu, masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh informasi yang transparan.
Sebab, keselamatan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab mereka yang berada di balik kemudi. Ia merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sistem, pengawasan, dan komitmen.
Pada akhirnya, Gresik tidak seharusnya dipaksa memilih antara kemajuan industri dan keselamatan masyarakat. Keduanya harus berjalan beriringan, karena pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai perlindungan terhadap manusia akan kehilangan makna pembangunan itu sendiri.
Gresik boleh terus bergerak, tetapi jangan biarkan masyarakat berjalan dalam ketakutan. Sebab, keberhasilan sebuah daerah bukan hanya tentang seberapa besar industri tumbuh, melainkan tentang seberapa sungguh pemerintah memastikan setiap warganya dapat pulang dengan selamat.
