BanyuwangiBerita Daerah

Warga Minta Relokasi Tak Jauh Dari Pantai Boom

JATIM.CO.BANYUWANGI – Puluhan warga sasaran relokasi proyek Marina Boom, di RT 1, RW 1, Lingkungan Krajan, Kelurahan Mandar, Banyuwangi, gelar aksi damai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (4/1/2017). Mereka meminta kehadiran wakil rakyat untuk menjadi mediator dalam rencana relokasi proyek pelabuhan wisata tersebut.

 

Sambil berorasi, warga membentangkan spanduk yang berisi permintaan relokasi dilakukan dengan cara yang lebih layak.

 

“Kita menolak penggusuran paksa dan menolak relokasi di Warung Panjang, Ketapang,” ucap Koordinator Aksi, Wawan, Rabu (4/1/2017).

 

Disini, massa ditemui perwakilan DPRD dari partai PDI P, Salimi dan Gerindra, H Naufal Badri. Didepan wakil rakyat, mereka menyampaikan penolakan terhadap relokasi karena letaknya terlalu jauh dari tempat tinggal saat ini, di pantai Boom. Diharapkan, letak relokasi bisa dirubah disekitar makam pahlawan pantai Boom.

 

“Jika tidak dipenuhi, kami akan tetap bertahan,” teriak Wawan lantang.

 

Salimi, selaku perwakilan DPRD, berjanji akan menampung aspirasi warga sasaran relokasi proyek Marina Boom, yang berjumlah 133 Kepala Keluarga (KK). Selanjutnya, dewan akan membantu warga dengan menjadi mediator.

 

“Kita akan mendampingi warga dan menjadi mediator,” katanya.

 

Sementara itu Supervisor Marketing PT PPI, Nurilma Septanti menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan pengosongan lahan Boom guna kelancaran proyek Marina Boom Banyuwangi. Karena lahan yang kini ditempati warga adalah lahan milik Pemerintah yang selanjutnya akan digunakan dalam pengembangan sektor pariwisata.

 

Diakui, sebelumnya warga dan Pelindo III, selaku pemilik lahan memang terikat perjanjian sewa. Namun, sejak tahun 2013, proses sewa sudah tidak pernah dilakukan perpanjangan.

 

“Dalam klausul perjanjian sewa lahan sebenarnya sudah jelas, disitu tertulis bahwa minimal 2 minggu sebelum masa sewa habis, penyewa harus sdah mengosongkan lokasi, dan disini, sejak 2013 Pelindo III sudah tidak pernah melakukan perpanjangan sewa,” katanya.

 

Sebagai wujud iktikad baik dan kepedulian pada masyarakat, PT PPI, selaku pelaksana proyek, bersedia memberi dana kerohiman sebesar Rp 2 juta per KK. Untuk pengangkutan saat pindah pun, PT PPI juga menyiapkan kendaraan lengkap dengan tenaga kasarnya. Dan ditempat relokasi, yakni di Warung Panjang, Desa Ketapang, Kelurahan Kalipuro, warga disiapkan saluran air bersih, toilet serta sambungan listrik.

 

“Itu kemampuan kami, dan kami meminta maaf atas salah ucap staff Legal PT PPI, mas Lugas, saat Paripurna di DPRD waktu lalu, beliau salah ucap dengan menyebut akan membangunkan rumah semi permanen, beliau sangat gugup menghadapi warga saat itu, sebenarnya yang ingin disampaikan adalah PT PPI akan menyediakan saluran air bersih, toilet dan sambungan listrik di tempat relokasi,” jelas Tanti.

 

Dia juga menambahkan, dalam rencana relokasi, PT PPI telah mengeluarkan dua surat somasi ke warga. Surat terakhir dikirimkan pada 23 Desember 2016. Disitu disampaikan bahwa tanggal 26 Desember 2016 masyarakat harus sudah meninggalkan pantai Boom.

 

“Kita sudah banyak mengalah, sampai saat ini warga masih kita izinkan tinggal di pantai Boom, tapi cepat atau lambat surat somasi ketiga pasti akan dikirimkan, jika warga tetap tidak mau pindah, terpaksa kita akan menempuh jalur hukum,” pungkasnya. ( jok/j1)

 

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close