BanyuwangiBerita Daerah

Terkait Sengketa Tanah Lawan TNI, Warga Badean Wadul Ke Bupati

BANYUWANGI JATIM.CO – Perjuangan warga Desa Badean, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, dalam kasus sengketa tanah dengan TNI AD terus berlanjut. Setelah ‘wadul’ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dialog dengan Kodim 0825 Banyuwangi, dengan didampingi LSM Forum Suara Blambangan (Forsuba), mereka mendatangi kantor Bupati, Rabu (9/11/2016).

Bupati Abdullah Azwar Anas, tidak bisa menemui karena sedang bertugas diluar kantor dan diwakili Asisten Pemerintahan, Choirul Ustadi. Kunjungan warga Badean ini juga dihadiri perwakilan Satpol PP, Polres Banyuwangi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kodim 0825 Banyuwangi.

“Dalam forum tersebut kita menyampaikan surat kepada Bupati Anas, yang isinya meminta agar membantu penyelesaikan kasus sengketa tanah warga Badean dengan cara klarifikasi pada Menteri Keuangan dan Manteri Agraria,” ucap Ketua LSM Forsuba, H Abdillah Rafsanjani.

Dijelaskan, surat tersebut adalah tindak lanjut atas kerancuan data atas status tanah seluas 50,086 hektar di Desa Badean, yang kini dikuasai pihak TNI AD. Selama ini pihak TNI AD, melalui Kodim 0825 Banyuwangi, menjelaskan bahwa tanah tersebut milik negara yang dikuasakan kepada TNI AD untuk pengawasan. Sementara itu, BPN Banyuwangi, melalui surat Nomor 1636/100.1/35.10/XI/2016, menyatakan bahwa tanah tersebut masih dalam status sengketa dan belum pernah disertifikatkan.

Menanggapi surat dari warga Desa Badean, Bupati Anas melalui Chirul Ustadi, berkomitmen untuk membantu warga. Surat tersebut akan diteruskan ke Menteri Keuangan dan Menteri Agraria.

“Sebagai bukti kesungguhan, surat pada menteri tersebut juga akan diberi tembusan ke warga Badean,” cetus Abdillah yang juga tokoh senior Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bumi Blambangan.

Dari sini, Ketua Forsuba juga meminta Pemerintah Daerah Banyuwangi untuk melakukan evaluasi terhadap tiga pengusaha penyewa lahan sengketa. Karena, saat BPN belum pernah mengeluarkan sertifikat, hampir bisa dipastikan usaha tambak udang yang dilakukan tidak mengantongi izin. Lantaran, jika merujuk Perda, sertifikat merupakan salah satu syarat dalam pengurusan izin.

Ketiga pengusaha tambak udang dimaksud adalah Gunawan, warga Surabaya, Yanti atau Endra Gunawan, warga Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi dan Cahya, asal Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

Soal lahan sengketa ini, sebelumnya Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol (Inf) Roby Bulan, menjelaskan pada warga Desa Badean bahwa status tanah saat ini adalah aset Kodam V Brawijaya. Dan itu terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) atau dalam naungan Menteri Keuangan.

“Data di Korem maupun Kodam, terdapat peta gambar tahun 1953 yang ditanda tangani Kodam V Brawijaya,” jelas Dandim Roby Bulan.

Untuk kebaikan bersama, Roby juga meminta warga untuk mengumpulkan bukti yang dimiliki dan menempuh jalur hukum. Dia juga menjabarkan bahwa para pengusaha yang menyewa lahan tambak sudah melalui prosedur yang berlaku.

“Pengusaha kontrak langsung ke Korem dan Kodam, kita hanya pengawasan, ijinnya resmi, pengusaha disini juga bayar pajak ke negara,” katanya. ( Jop/j1 )

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close