Suparto Ingatkan Warga Gresik Atas Reklamasi Bekas Tambang Semen

jatim.co Gresik – Pakar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Profesor Suparto Wijoyo mendorong Semen Gresik (PT Semen Indonesia Group) agar segera melakukan reklamasi pasca tambang diwilayah Kabupaten Gresik.

 

“Saya mendorong agar Semen Gresik yang sekarang Semen Indonesia ini membuktikan diri benar-benar pro lingkungan sebagai Industri semen berwawasan lingkungan,” kata Suparto melalui ponselnya, Rabu (27/12)

 

Untuk membuktikanya, tegas Suparto, dengan cara melakukan reklamasi areal bekas tambang dikawasan gunung Giri yang kini banyak berdampak buruk warga Gresik. Karena dengan tidak adanya reklamasi atau tidak tuntasnya reklamasi pasca tambang maka cacat ekologis itu benar adanya.

 

“Simbul bahwa sebuah corporasi ramah lingkungan, biar green invesment ataukah dia ini ground invesment itu bisa dilihat pasca tambang. Kalau kita saksikan bersama semen Indonesia kurang memberikan porsi reklamasi yang baik menandakan ada cacat ekologis,” ungkapnya.

 

Dikatakanya, jika memang faktanya belum melakukan reklamasi maka perusahaan semen terbesar di Indonesia itu harus segera melaksanakan reklamasi sesuai perintah undang-undang minerba dan sesuai dengan hukum pertambangan.

 

“Reklamasi ini menguntungkan semua pihak. Untung yang pertama bukan pada rakyat Gresik, semata-mata rakyat Gresik teruntungkan Pemkab Gresik teruntungkan, bukan disitu. Tetapi yang diuntungkan adalah brand Semen Indonesia sendiri. Sehingga semen Indonesia memang bervisi ekologis melakukan reklamasi setiap bekas tambang sesuai undang-undang minerba dan hukum pertambanagan bahwa area bekas tambang harus di reklamasi,” katanya.

 

Kalau brandya positif, tutur Suparto, investasi dimanapun akan bisa diterima termasuk yang ada dipegunungan Kendeng Rembang Jawa tengah. Jangan sampai ada terkesan habis manis sepah dibuang, dikeruk kekayaannya maka kemudian yang terjadi adalah tragedi ekologis.

 

“Jangan sampai itu (tragedi ekologis) terjadi. Brandnya akan untung. Yang kedua yang diuntungkan adalah ekosistem diwilayah Gresik. Coba kalau itu direklamasi sesuai dengan porsinya maka orang akan study banding ecotourism,” tuturnya.

 

Kegiatan Semen Gresik di Gresik memang sudah berakhir, namun masih menyisahkan banyak masalah, diantaranya masih belum rampungnya reklamasi pascatambang. Masih banyak lahan milik semen Gresik yang belum dilakukan reklamasi.

Pakar Lingkungan dari Unair, Suparto Wijoyo mengingatkan  Pemkab Gresik dan warga yang merasa dirugikan dengan adanya eks tambang  Semen Gresik yang belum dilakukan reklamasi, bisa melakukan gugatan class action dengan menghitung kerugian akibat pascatambang yang tidak direklamasi. Sebab kejahatan lingkungan bukan delik aduan, tetapi adalah kewajiban pemerintah untuk melakukan penindakan jika memang terjadi kejahatan lingkungan.

 

“Warga maupun pemerintah bisa melakukan gugatan class action. Dengan menghitung kerugian kemudian didaftarkan gugatan ke pengadilan,” ujar Suprapto yang kelahiran Lamongan itu.

 

Sementara kordinator  Gerakan Aliansi Penyelamat Rakyat  Aset Kabupaten, Kelurahan  dan Desa (GAPRAKKD), Ahmad Effendy mengungkapkan,  pihaknya menuding Semen Gresik sengaja tidak melakukan reklamasi eks tambang dan justeru mengelabuhi warga dengan cara melakukan reboisasi.  Padahal, menurutnya, reboisasi dan reklamasi adalah hal yang berbeda. Namun, Semen berdalih reboisasi adalah reklamasi.

 

“Mereka melakukan reboisasi. Reklamasi dan reboisasi adalah hal yang berbeda, karena mereka usai melakukan pengerukan gunung kapur puluhan tahun yang lalu dan mengkibatkan sumber air habis, lantaran batu-batu kars penyimpan sumber air hancur akibat pengerukan yang dilakukan Semen  puluhan tahun yang lalu. Kemudian hanya dilakukan reboisasi seolah-olah Semen  sudah melakukan reklamasi, ” ungkapnya.

 

Masih menurut Effedy, ia mengancam akan melaporkan Semen Indonesia ke Menteri Lingkungan Hidup dan ke Mabes Polri. Pasalnya , pascatambang 3 bulan harus segera dilakukan reklamasi. Kalau tidak, berarti sama dengan melakukan kejahatan lingkungan.  Hal ini yang akan dilaporkan GAPRAKKD  ke Menteri Lingkungan sekaligus ke Mabes Polri.

Kewajiban ini tertuang Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pemerintah mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus Eksplorasi untuk melakukan reklamasi. Reklamasi  tersebut dilakukan terhadap lahan yang terganggu pada kegiatan eksplorasi.

 

Sementara, bagi pemegang IUP dan IPUK Operasi Produksi, selain reklamasi juga diwajibkan untuk melakukan pascatambang pada lahan  terganggu  pada  kegiatan pertambangan. Kewajiban ini menyangkut baik kegiatan penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah.

 

Reklamasi dan Pascatambang adalah konsep yang dianut dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Reklamasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali  sesuai peruntukannya.

 

Adapun kegiatan pascatambang didefinisikan sebagai kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir dari sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan. Tujuannya,  untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan  fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. (tik/j1)