BanyuwangiBerita Daerah

Pengurusan Dokumen Kapal Lama Nelayan Dirugikan

Jatim.Co,Banyuwangi – Lamanya pengurusan dokumen kapal ‘Pass Besar’, hingga 10 bulan lebih, membuat nelayan Muncar, Banyuwangi, resah. Mereka mengaku tak bisa leluasa melaut, karena setiap ada razia dokumen kelengkapan kapal, mereka selalu mendapat teguran keras.

 

Seperti diakui H Kasim, salah satu nelayan kota ikan Muncar. Pengurusan dokumen kapal ‘Pass Besar’ 4 buah kapal miliknya yang dilakukan sejak bulan Februari 2016, hingga kini juga belum kelar. Setiap kali ditanyakan ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Ketapang, Wilayah Kerja Muncar, tak pernah mendapat kepastian.

 

Padahal, untuk mengurus dokumen ini, Warga Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar ini sudah mengeluarkan biaya yang lumayan banyak.

 

“Ngurus di Desa bayar 50 ribu, di kecamatan bayar 50 ribu, bayar di Syahbandar (KUPP Kelas III Ketapang, Wilayah Kerja Muncar), 1,7 juta, ini kan saya ngurus 4 kapal, jadi sampai jual motor,” kata H Kasim, Selasa (15/11/2016).

 

Selama proses pengurusan, lanjutnya, oleh pihak KUPP Kelas III Ketapang, Wilayah Kerja Muncar, dia dibekali Surat Keterangan. Disitu tertera bahwa dokumen kapal masih dalam proses atau dalam tahap pengurusan. Namun saat ada razia dokumen, 4 kapal miliknya, A Pal – pal 1 – 3 dan Palar Muda, selalu mendapat teguran keras.

 

Kepala KUPP Kelas III Ketapang, Ispriyanto, mengatakan bahwa pengurusan dokumen kapal ‘Pass Besar’ milik para nelayan terbentur Gross Akta, yang dalam hal ini adalah kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi.

 

“Sekarang prosesnya memang online, jadi agak lama, karena disitu melayani seluruh Indonesia,” katanya.

 

Sementara itu, Kasie Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas III Tanjung Wangi, Swastanto Aji, menjelaskan bahwa pengajuan Gross Akta dari KUPP Kelas III Ketapang Wilayah Kerja Muncar, baru 3 Oktober 2016. Dia menegaskan bahwa Gross Akta bukan merupakan surat kapal, melainkan dokumen yang bisa digunakan sebagai agunan saat pemilik kapal mengajukan kredit di bank.

 

“Surat ukur itu masuk kewenangan KSOP dan sudah kita keluarkan, sedang Pass Besar dan Surat Keselamatan Pengawakan Kapal Ikan, itu bisa langsung dikeluarkan oleh KUPP Kelas III Ketapang Wilayah Kerja Muncar, atas dasar Peraturan Dirjen Perhubungan Laut Nomor HK 103 Tahun 2009,” jelas Swastanto.

 

Atas keluhan lamanya pengurusan dokumen kapal ‘Pass Besar’ ini, dia menghimbau nelayan untuk membuat permohonan ke KUPP Kelas III Ketapang Wilayah Kerja Muncar. Sedang untuk pengurusan Gross Akta, Swastanto mengakui bahwa pengurusanya memang cukup memakan waktu. Karena memang sudah menggunakan sistim online secara nasional. (Jop/j1)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close