Berita DaerahPekerjaSidoarjo

Mahfud MD Jamin Omnibus Law Mampu Menciptakan Lapangan Kerja Baru

Pewarta Sumariyono editor : Solikhin

” Omnibus Law adalah bus besar yang berisi aturan atau undang – undang yang saling bersinergi dan tidak bertentangan ” ungkap Menkopolhukam Mahfud MD. mengawali informasi yang berkenaan dengan Rancangan Undang – Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disela – sela Ceramah Kebangsaan yang disampaikan dihadapan 1.400 pekerja Maspion Group dalam kunjungan kenegaraan di Maspion I Sidoarjo yang didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Pariwansa dan Pjs. Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifudin pada hari Sabtu, 01 Februari 2020.

Lebih lanjut Mahfud MD. menyampaikan bahwa RUU Omnibus Law bukan Undang – Undang Investasi, tapi merupakan langkah pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
” RUU ini bertujuan untuk mempermudah aturan dan prosedur investasinya sehingga akan tumbuh investasi baru untuk menyerap tenaga kerja produktif dan pengangguran ” jelas pria yang pernah menjabat Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman di era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) serta Ketua Mahkamah Konstitusi di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Di depan pekerja Maspion Group yang dimiliki oleh Pengusaha Nasional Alim Markus, Menkopolhukam juga menjelaskan kalau RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ingin merubah sekitar 83 Undang – Undang yang terdiri dari 2.517 pasal yang saling bertentangan menjadi Undang – Undang yang saling bersinergi dalam 1 kesatuan Undang – Undang yang disebut Cipta Lapangan Kerja.
RUU Cipta Lapangan Kerja dirancang untuk memberikan perlindungan untuk pekerja dan pengusahanya, diantaranya pesangon dengan melihat masa kerjanya.
Pemerintah juga mempersilahkan kepada Pimpinan Serikat Pekerja / Serikat Buruh apabila ada saran dan masukan.
Sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk melindungi hak – hak pekerja dan minta kepada pengusaha untuk lebih bisa memperhatikan pekerjanya.

Pemerintah juga melindungi hak pekerja untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya, tapi tetap dalam koridor hukum yang ada dan juga hatus disertai data yang akurat serta tahu betul akan permasalahan yang diprotes.
” Jangan sampai melakukan aksi penolakan tetapi dia belum pernah membaca isi dari Rancangan Undang – Undang yang ditolaknya itu ” pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close