KPU Tinjau Ulang Kursi Dewan

Jatim.co Gresik – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gresik melakukan Penataan daerah pemilihan (Dapil) DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2019 mendatang, serta alokasi kursi dewan.

Penataan itu dilakukan saat rapat kerja bersama pengurus partai politik dan stakeholder lainnya,di hotel Pessona Gresik pada Selasa, (19/12/2017).

Ketua KPUD Gresik Ahmad Roni, mengatakan, dalam rapat kerja kali ini, pihaknya ingin mendengarkan  komponen partai dan berbagai kalangan soal penyusunan penataan dan alokasi kursi serta simulasi penghitungan alokasi kursi anggota DPRD Gresik.
” Rapat ini dilakukan terkait persiapan KPU yang akan menata dapil yang ada di Kabupaten Gresik, jadi ini langkah dari diskusi menerima masukan-masukan,” ungkap Roni.
Lebih lanjut,Roni juga mengungkapkan, penataan itu akan diuji publik terlebih dahulu pada Januari tahun depan. Namun bila nanti dalam uji publik tidak memungkinkan, maka tidak akan dilakukan perubahan.
Akhmad Roni menambahkan, penataan itu atas landasan dua prinsip yang menjadi pertimbangan yakni kewilayahan dan data kependudukan.
Secara rinci, Roni menyatakan, syarat perubahan yaitu berdasarkan jumlah penduduk pada suatu wilayah administrasi atau gabungan dari wilayah administrasi berkaitan dengan jumlah kursi pada dapil anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai cerminan dari prinsip-prinsip penyusunan dapil.
“Data kependudukan kita, berbasis dari data yang diterbitkan Mendagri yang sudah kita terima pada 17 Desember lalu,  nah dari situ kita menata dapil dengan mempertimbangkan 7 prinsip penataan dapil sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017” pungkasnya.

Perlu diketahui, UU No 7 tahun 2017 pasal 185 tentang pemilu, menjelaskan tujuh prinsip yang menjadi poin dari pasal tersebut, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.
Saat ini jumlah kursi DPRD Gresik sebanyak 50 orang dan jumlah penduduk di Kabupaten Gresik mencapai 1,2 juta lebih yang dibagi menjadi 7 dapil. Dengan adanya undang-undang pemilu tersebut dimungkinkan akan terjadi perubahan.

Namun ,Roni pesimis akan ada perubahan itu lantaran percepatan penambahan penduduk tidaklah signifikan sehingga tidak mampu mempengarui komponen yang ada, namun Roni juga tidak mau memberikan keputusan sebelum adanya pleno. “Kita lihat saja, nanti perkembangannya, yang penting adalah baik berubah maupun tetap harus disesuaikan dengan undang-undang yang ada” tutup Roni saat berbincang dengan jatim.co(Ron/tik1)