Berita DaerahJakartaNews

Hari Ini Mantan Sekda Prov Jatim Dipanggil KPK

Kasus Suap Pengadaan Barang & Jasa Pemkab tulungagung

jatim.co jakarta – Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Ahmad Sukardi hari ini (Rabo, 31/7/2019) dipanggil KPK dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Sukardi dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Ahmad Sukardi sebagai saksi untuk tersangka SPR terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, seperti dikutip dari laman antara Rabo, (31/7/2019).

Selain Sukardi, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Supriyono, yakni Dwi Yuniati berprofesi sebagai PNS.

Selain itu, KPK juga memanggil Supriyono untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

KPK pada 13 Mei 2019 telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.
Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

karir Ahmad Sukardi memang terbilang moncer, pria kelahiran Sumenep 14 Juli 1958, masa kecil dan remajanya dibentuk oleh karakter budaya Madura yang tegas dan religius. Mengenyam pendidikan dasar-menengah di Sumenep dan Pamekasan.
Selepas itu, Sukardi melanjutkan studi Sarjana dan meniti karier sebagai PNS di Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Sejak awal karier pegawai dan studinya mendalami tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimulai dari Kepala Sub Bagian Pembinaan Anggaran Biro Keuangan Setda Jatim sampai menjadi Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan jabatan terakhirnya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sebagai pejabat karier, ia masih termotivasi untuk memperdalam studi pada program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Airlangga, lulus tahun 1998- dan menyelesaikan Program Doktor llmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2007.
Untuk mentransformasi keilmuan yang didapat dan mensharingkan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan daerah, ia menjadi pengajar pada Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dan beberapa perguruan tinggi di Surabaya.
Aktif sebagai narasumber dalam berbagai seminar dan workshop yang berkaitan dengan kompetensinya. (ant/tik)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close