Berita DaerahBisnisSurabaya

Chaneling Percepat Perijinan Penanaman Modal Asing Di Jatim

Jatim.co Surabaya Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo menilai, pertumbuhan investasi di Jawa Timur mengalami penurunan signifikan, yaitu sekitar Rp 13 triliun di Tahun 2016. Kondisi ini lebih disebabkan adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Hal ini diungkap politikus asal Partai Gerindra itu saat melakukan kunjungan kerja di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Jawa Timur, Jalan Johar Nomor 7, Surabaya, Senin petang (8/5).

Kata Bambang, penyebab turunnya investasi di Jawa Timur, baik itu asing maupun domestik, karena kinerja BKPM menemui beberapa kendala. Khususnya masalah regulasi dari kementerian teknis atau dinas teknis.

“Pelayanan yang dilakukan BKPM provinsi dalam menyerap pengusaha-pengusaha atau investor, baik itu asing maupun domestik yang akan masuk di Jawa Timur, ini saya melihat, mereka, BKPM provinsi ini ada satu kendala-kendala,” keluh Bambang.

Untuk bisa berinvestasi, lanjut dia, para investor selalu dihadapkan pada pelbagai syarat. “Ada banyak syarat syarat atau regulasi yang ada di sana. Nah, ini ternyata BKPM ini tidak bisa menjadi motor atau sebagai koordinator dari pada mereka (investor), karena mereka berusaha jalan sendiri-sendiri,” keluhnya lagi.

Padahal, BKPM yang menjadi pintu masuk investasi, mampu mengakomodir kebutuhan para investor agar bisa lebih dipercepat, khususnya di Jawa Timur.

“Bahkan kalau tidak salah, Pak Karwo (Gubernur Soekarwo) pernah mengeluarkan sistem chaneling dalam arti di sini, pengurusan dari pada perizinan yang ada di Jawa Timur itu ya diselesaikan di Jawa Timur,” ungkapnya.

Proses perizinan itu kemudian, secara sistem online bisa dilaporkan ke BKPM pusat. “Sehingga apa? Si investor sendiri tidak perlu datang ke Jakarta. Jadi mereka (investor) bisa istirahat di Jawa Timur. Sehingga itu bisa dipercepat dari sisi perizinannya atas koordinasi dari daerah menuju ke pusat.

Dengan sistem chaneling itu, lebih mempercepat proses perizinan penanaman modal asing, terutama yang ada di Jawa Timur. “Tapi sekarang (sistem chaneling) sudah tidak boleh. Itu hanya berjalan beberapa bulan saja. Jadi sekarang tetep pengusahanya diminta hadir di BKPM pusat,” keluhnya lagi.

Bambang juga mengaku, dari informasi yang digali pihaknya dari beberapa pengusaha maupun BKPM pusat, proses perizinan investasi itu justru yang dipersulit penanaman modal yang di daerah.

“Ya ini yang akan kita tindak lanjuti ke BKPM pusat, agar yang sudah dirintis Pak Karwo (sistem chaneling) ini dikembalikan lagi. Dan akhirnya apa? Pertumbuhan investasi di Jawa Timur tidak mengalami pertumbuhan di banding tahun lalu, tapi mengalami penurunan kalau tidak salah sampai 10 persen,” kata Bambang masih dengan keluhannya terhadap aturan perizinan dari pusat.

Di tempat sama, Kabid Data dan Sistem Informasi BKPM Provinsi Jawa Timur, Dyah Erma merinci angka penurunan investasi di Jawa Timur. Di Tahun 2015, jelas Dyah, total realisasi investasi di Jawa Timur mencapao Rp 95,77 triliun. Namun di 2016, angka itu turun menjadi 82,14 triliun. “Jadi hanya sedikit mengalami penurunan, yaitu turun Rp 13 triliun,” kata Dyah.

Sedangkan untuk 2017 ini, di tri wulan pertama, angka investasi di Jawa Timur diakui Dyah belum terlalu tinggi, yaitu mencapai Rp 9,8 triliun. “Di tri wulan pertama memang biasanya kecil. Baru di tri wulan kedua biasanya terjadi penumpukan data yang belum terkumpolir,” tandasnya.(joe/j1)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close