Bupati Nganjuk Siap Beri Sanksi Oknum Pungli E-KTP

Pelapor pungli eKTP di Kecamatan Rejoso Nagnjuk saat di wawancarai awak media

Jatim.co Nganjuk – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman,  mengaku prihatin mendengar beredarnya berita praktek pungli oleh oknum PNS di Pemerintahanya, menurutnya seharusnya abdi pemerintah bisa bekerja secara profesional dan tidak merepotkan warga apalagi sampai melakukan pungli.

Namun demikian Bupati dua Periode ini menegaskan jika oknum PNS tersebut terbukti secara hukum maka jajarannya akan memproses sesuai prosedur,” Ya di proses hukum, kita harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku” jelas Pria yang akrab disapa Pak Awik saat menghadiri Rapat di Gedung DPRD Nganjuk Jumat (21/10/2016).

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Nganjuk Puji Santoso juga angkat bicara, Menurut Politisi yang menjabat Sekretaris PDIP Nganjuk ini berharap agar birokrasi pemerintah bisa berkerja secara benar dan tidak melakukan praktek nakal yang bukan menjadi kewenangannya” Ya harus profesional dong, jangan main pungli” Jelas Puji.

Lebih lanjut Puji juga meminta jika ada oknum yang terlibat praktek nakal agar ditindak secara prosedur yang benar dan tidak tebang pilih” Kami sangat mendukung agar pungli di berantas sampai keakar-akarnya” pungkas Puji Usai mengikuti rapat Paripurna di Gedung DPRD.

Wahyu Prijo Sujatmiko, aktifis Lembaga Kajian Hukum dan Perburuhan Indonesia  di Nganjuk ini meminta agar pemerintah berani dan tidak tanggung-tanggung memberantas tindakan korupsi diberbagai bidang, Dia berharap agar proses hukum tidak hanya berlaku bagi masyarakat kecil,” Pungli kecil harus diproses tetapi yang besar juga harus ditindak secara transparan ” jelas Wahyu sapaan akrabnya.

Secara terpisah, Ketua Sinergi Institute Abdus Salam mengaku prihatin atas budaya Pungli di masyarakat yang seolah menjadi sesuatu yang wajar, Pasalnya berdasarkan kajian kajian di Forum Ilmiah praktek pungli sudah merupakan Virus yang akut dan butuh kemauan serta keberanian untuk memeberantas,” Mulai mengurus surat dari RT hingga Presiden kan memang harus memakai Pelicin, jika tidak bisa dijamin tidak akan mulus,” terang Pengurus Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur ini.

Seperti diberitkan sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah Nganjuk (BKD) akan memproses keterlibatan Antoni oknum pegawai Kecamatan Rejoso hal ini dilakukan menyusul laporan warga Li yang mengaku diminta Uang Rp50ribu saat mengurus berkas persyaratan pembuatan E-KTP. Uang tersebut sering kali diterima saat warga mengurus berkas dikantor kantor kecamatan, selanjutnya hasil praktek nakal tersebut disetorkan kepegawai Dispendukcapil. Pihaknya menerima sekitar 10-15ribu selebihnya diberikan kepada oknum Pegawai dinas terkait ” Saya masukan di berkas map dan diberikan melalui Loket pemdaftaran” Pengakuan Antoni didepan Awak media.(din/j1)