Berita DaerahLingkunganSurabaya

Jatim Mulai Berlakukan Sanksi bagi Warga Tak Bermasker

Pemerintah Propinsi Jawa timur mempraktikkan sanksi pelanggar protokol kesehatan mulai 14 September 2020 dengan denda Rp 250. 000 , denda ini cocok Peraturan Gubernur( Pergub) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan serta Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

” Untuk pelanggar protokol kesehatan COVID- 19 dikenakan sanksi administratif perorangan ialah mulai teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan serta penyitaan KTP, kerja sosial, dan denda administratif sebesar Rp250 ribu,” ucap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja( Satpol PP) Jawa Timur, Budi Santosa semacam dilansir dari Antara, ditulis Senin( 14/ 9/ 2020).

Dalam regulasi yang diresmikan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa semenjak 4 September serta diundangkan 7 September kemudian itu dipaparkan tentang kewajiban untuk perorangan buat memakai masker menutupi hidung, mulut, sampai dagu.

Tidak hanya itu harus mencuci tangan gunakan sabun dengan air mengalir ataupun pakai hand sanitizer, melindungi jarak serta mempraktikkan pola hidup bersih serta sehat.

” Pelaksanaan sanksi untuk pelanggar perorangan itu diterapkan mulai 14 September 2020 merujuk Pergub yang menarangkan pelaksanaan terhitung 7 hari sosialisasi semenjak diundangkan,” ucap ia.

Tidak hanya sanksi untuk pelanggar perorangan, sanksi pula diberlakukan pada zona pelakon usaha, pengelola, penyelenggara, ataupun penanggung jawab tempat serta sarana universal. Ada pula kewajiban untuk pelakon usaha ialah turut mensosialisasikan serta mengedukasi warga yerkait penangkalan serta pengendalian COVID- 19.

Tidak hanya itu, industri/ tempat usaha diharuskan buat sediakan fasilitas mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, pengaturan jaga jarak, penyemprotan disinfektan secara berkala, sampai melaksanakan upaya deteksi dini. Buat sanksi administratifnya secara berjenjang, berbentuk teguran lisan ataupun teguran tertulis, penghentian sedangkan aktivitas, denda administratif, sampai pencabutan izin usaha.

Ada pula denda administratif untuk pelakon usaha diklasifikasikan cocok besaran usaha. Untuk usaha mikro denda sebesar Rp500 ribu, usaha kecil Rp1 juta, usaha menengah Rp5 juta, serta usaha besar Rp25 juta.

Untuk pelaku usaha yang kembali melaksanakan pelanggaran akan dikenakan sanksi denda administratif 2 kali lipat dari denda awal. (tik)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close