Berita DaerahTuban

Pungli, Sekdes Ini Kena OTT

Jatim.co Tuban -Satu lagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban kena Operasi Tangkap tangan (OTT) petugas Polres Tuban, kali ini seorang PNS yang bertugas sebagai sekertaris desa, di Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Tuban,Jum’at (24/02/2017).

Sekertaris desa bernama Muhamad Nurhadi itu, diringus tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) tanpa perlawanan di depan Musholla SPBU yang berada di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban.

“Tersangka kita amankan di depan Musholla dalam operasi tangkap tangan saber pungli,” terang Ketua pelaksana saber pungli, Kompol Arief Kristanto, yang juga waka polres Tuban itu.

Waka Polres mnenjelaskan, Penangkapan tersangka atas dugaan pungutan liar terhadap pengurusan surat tanah yang akan dilakukan warga melalui sang Sekdes. Dalam kasus itu tersangka meminta biaya pengurusan hingga Rp8 juta, padahal sesuai ketentuan tidak sebanyak itu. “Biayaya resminya sekitar 2 juta. Namun yang diminta kepada warga delapan juta,” terang Kompol Arif.

 

Lebih lanjut, kejadian itu bermula pada bulan Desember 2016, saat ada salah satu warga dari Kecamatan Grabagan mengurus surat tanah. Sekdes saat itu meminta uang sebesar Rp 8 juta kepada korban dalam pengurusan sertifikat tanah. Uang tersebut diserahkan kepada tersangka secara bertahap dengan uang muka Rp 1,5 juta.

Kemudian korban memberikan uang kekurangnya sebesar Rp 1 juta untuk biaya ukur tanah tersebut. Selanjutnya, korban pada akhir bulan Januari 2017 yang lalu memberikan kekurangan uang yang kedua sebanyak Rp 1,5 juta kepada Sekdes.

“Uang kedua tersebut sebagai biaya untuk terbitnya surat tanah,” beber Arief.

 

Dalam operasi itu, petuhas menyta sejumlah uang, kwitansi pembayaran dan dokumen formulir pengurusan surat tanah. Hingga saat ini tersangka juga tidak ditahan pihak kepolisian hanya dikenakan wajib lapor.

 

“Tersangka masih belum ditahan karena kooperatif. Dan saat ini tersangka hanya wajib lapor,” katanya.

Akibat perbuatan  itu Sekdes terancam pasal 12 undang – undang RI nomo 20 tahun 2001, tentang perubahan undang – undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara (Rochim/k1)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close