Berita DaerahBisnisGresik

309 Pekerja Smelting Mogok Kerja

Gresik -Dianggap melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB), 309 karyawan PT. Smelting melakukan aksi mogok kerja serta demo menuntut keadilan didepan kantor serta berlanjut sampai ke kantor DPRD Gresik. Senin (6/2/2017)

 

Menurut Zainal Arifin (45), Ketua FSPMI PT. Smelting mengatakan pihaknya sebelumnya sudah menyampaikan surat mogok kerja yang ditujukan kepada PT. Smelting tetapi pihak manajemen  tidak ada respon, ‘’kami memilih mogok kerja karena gagalnya perjanjian kerjasama bersama VIII yang seharusnya berlaku pada tahun 2017 ini’’ katanya.

 

Adapun sebenarnya perundingan kedua belah pihak sudah dilakukan sejak 28 November 2016 dan berakhir tanggal 6 Januari 2017 sesuai tata tertib perundingan Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) pasal 4 ayat 1.

 

Namun hingga tanggal berakhirnya perundingan tersebut yang di ajukan pihak manajemen, tak hanya kebijakan pihak manajemen juga merugikan pihak pekerja. ‘’Langkah mogok kerja dan demo ini kami ambil karena pihak manajemen sudah beberapa kali melanggar kerjasama bersama. Salah satu contoh adanya diskriminasi gaji dan tunjangan antara level 1 sampai VI’’ ungkap pria empat puluh lima tahun ini.

 

Tak hanya itu, perusahaan asal Jepang inipun melakukan tindakan diskriminasi dengan menambah gaji di seksi sekuriti, sedangkan penambahan itu tidak di atur dalam Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) VI tahun 2013 lalu.

 

Parahnya lagi beberapa pekerja yang ikut aksi mogok kerja juga di blacklist (dihapus) oleh sejumlah rumah sakit yang di tunjuk perusahaan sehingga mereka tidak bias berobat. ‘’bagi kami, arogansi pihak manajemen PT. Smelting sudah keterlaluan, sehingga kami akan melakukan aksi mogok kerja dan demo sampai tercapai kesepekatan yang adil bagi pekerja maupun manajemen’’ tutup Zainal.

 

Sementara itu pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gresik (DPRD) akan memanggil pihak manajemen PT. Smelting. “Kami Akan menindak lanjuti permasalahan buruh dan sebatas menjembatani. Dengan melakukan hearing dengan pihak management dan pekerja” ucap Muntarifi, Ketua Komisi D, DPRD Gresik. (Akmal/k1)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close