Berita DaerahNganjuk

KPK Pastikan Usut Tuntas Aset Bupati Nganjuk

Jatim.co -Nganjuk – Penyidikan   oleh KPK di Mapolres Nganjuk diketahui telah rampung pada Jumat 28 Januari 2017 . Puluhan Kepala Dinas  dan sejumlah pejabat telah diperiksa ,  satu desa dipastikan telah  dilakukan  penelusuran terhadap aset milik Bupati Taufiq berupa tanah seluas 10 hektar di Desa Suru, Kecamatan Ngetos. Walaupun demikian, Tim penyidik KPK tetap memastikan akan melanjutkan proses penyidikan sampai menemukan bukti cukup mengarah pada penahanan Bupati Taufiq tersangka KPK.

 

Ketika konfirmasi terkait adanya pengembangan pemeriksaan pada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Humas KPK Febridiansyah mengatakan belum mengetahuinya dan akan mengeceknya terlebih dahulu terkait data detailnya. “Saya cek dulu ya mas ” ungkapnya via phone kepada sejumlah media, Senin (30/1).

 

Lebih lanjut Febri menyatakan terkait sejumlah aset milik tersangka KPK Bupati Taufiq selain sudah diketahui di Desa Suru, Kecamatan Ngetos, dimungkinkan ada ditempat dan daerah lain. Dimungkinkan di pedesaan maupun di Kecamatan wilayah kabupaten Nganjuk. “dimungkinkan ada aset lagi di beberapa tempat,” ujarnya.

 

Pemeriksaan oleh penyidik KPK di Mapolres Nganjuk telah memanggil puluhan jajaran pejabat setingkat Kepala Dinas, Kepala Seksi, Sejumlah Camat dan bahkan perangkat desa. Diantaranya Hudoyo mantan Kadis Pengairan, Hantoro mantan Kabid prasarana jalan dan jembatan kantor PU Bina Marga yang sekarang pindah ke BPBD Nganjuk, Fadjar Judiono mantan Kadis PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Jusuf Satrio Wibowo mantan Kadis PU Bina Marga, Imam Ghozali pengacara Taufiq pada sengketa Pilkada Nganjuk 2012, serta sejumlah perangkat Desa Suru, Kecamatan Ngetos terkait kepemilikan tanah Bupati di daerah tersebut.

 

Informasi yang di himpun Jatim.co, KPK menetapkan Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk  sebagai tersangka atas dua perkara yaitu diduga dengan sengaja turut serta dalam pengadaan, pemborongan, dan persewaan sejumlah proyek tanggal 06 Desember tahun lalu. Diantara proyek tersebut adalah rehabilitasi saluran melilir Nganjuk, perbaikan jalan Sukomoro – Kedondong, pembangunan jembatan Kedungingas, rehabilitasi saluran pembuangan Gangganggumalang dan pemeliharaan berkala jalan Ngrengket – Mlorah, Nganjuk.

 

Bupati Taufiq juga diduga melakukan praktek gratifikasi atas sejumlah jajaran perangkat pemerintahan di Nganjuk yang bertentangan dengan tanggung jawab kewenangannya. Atas dugaan tindakan korupsi yang dilakukannya, Taufiqurrahman disangkakan melanggar pasal 12 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. (rois/J1)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close