Berita DaerahNganjuk

Nasip Gaji Guru SMA PTT K1 Masih Menggantung

Jatim.co -Nganjuk, Gaji Guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK masih belum jelas, pasca Kebijakan  Pemerintah terkait pengelolaan satuan pendidikan SMA/SMK yang dikelola kewenanganya oleh Dinas Pendidikan Propinsi.

Pasalnya Gaji yang selama ini diterima oleh ratusan Guru  PTT di Nganjuk sebesar Rp.1.000.000   yang dianggarkan melalui alokasi Dana APBD Kabupaten/Kota  harus dicabut. Selanjutnya sistem penggajian  menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

Kepala Cabang Pendidikan Propinsi di Kab Nganjuk, Adi Prayitno menjelaskan, Sejak resmi dikelola Dinas Pendidikan Propinsi (Disdik) menurutnya sistem penggajian seluruh Guru dan PTT menjadi kewenangan dinas terkait,” Sekarangkan sudahbkewenan propinsi jadi otomatis lah itu( Sistem penggajuan Honorer K1)” kata Adi.

Mantan Kepala SMA Negeri 3 Nganjuk ini menambahkan jajaranya  akan segera membahas gaji Honorer K1 dalam rapat kordinasi dengan Disdik Propinsi dalam waktu dekat,  karena menurut Pria yang akrab di sapa Mas Adi ini mengaku selama ini Disdik Propinsi  belum pernah ada pembahasan terkait Gaji Honorer K1,” Yang jelas Gaji Triwulan ke empat masih dari dana APBD Kabupaten” Ursi Adi lebih lanjut.

Adi berjanji akan memperjuangkan Nasib sekitar 110  Guru dan PTT yang bekerja di satuan Pendidikan SMA/SMK di kabupaten Nganjuk,” Itu pasti saya usulkan” Pungkas Adi saat dihubungi Jatim.co Rabu( 04/01/2016).

Sementara menurut Sumiyanto,  Kepala SMA Negeri Gondang mengaku persoalan GajiGuru dan PTT K1 sangat krusial karena menyangkut hak dan kewajiban serta kunerja Guru. Menurut Mantan Guru Teladan Nasional ini Gaji Guru dan PTT ini sumber utama mereka untuk menafkahi keluarga,” Harus jelas itu karena menyangkut hak mereka agar kinerjanyavtidak terganggu” Ujar Sumianto.

Sementara Maryanto, Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk asal partai Golkar berharap agar kebijakan Pemerintah terkait kewenangan Pengelolaan SMA/SMK tidak menganggu proses belajar dan kwalitas layanan Pendidikan,” Jangan sampai mengganggu lah, hak dan kewajiban Guru harus jelas”  tegas Mariyanto.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jatim.co Kewenangan Pengelolaan Satuan Pendidikan  SMA/SMK/PK/LK resmi dikelola Dinas Pendidikan Propinsi sejak 1 Januari 2017. sedangkan Mekanisme kerjanya Dinas Pendidikan propinsi menugaskan satuan kerja yang disebut Kepala Cabang Pendidikan di Daerah khusus mengelola sekolah lanjutan atas yang ada diKabupaten/Kota dimasing masing Daerah (Rois/J1)

 

Keterangan Foto : dokumen

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close