Berita DaerahNganjuk

KPU Nganjuk Antisipasi Konflik Pilkada

Jatim.co  Nganjuk – Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai masalah yang mengarah kepada Konflik dalam Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk melakukan berbagai upaya, mengingat Tahapan Pilkada Kabupaten Nganjuk akan dimulai pada semester ke 3 Tahun 2017.
Salah satu upayanya adalah melakukan koordinasi bersama KPU Provinsi Jatim dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pilkada Tahun 2015 serta Proyeksi Kesiapan Pilkada Tahun 2018, yang berlangsung akhir tahun 2016 lalu di Surabaya.
Beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik serta permssalahan yang berdampak rawan gugatan juga dibahas pada Forum yang dihadiri oleh seluruh perwakilan KPUD dari 38 kabupaten” khusus Devisi Teknis yang kita ajak koordinasi membahas berbagai masala seputar pilkada ; Ujar Khoirul anam salah satu Komisioner KPU Propinsi saat dikonfirmasi jatim.co via mobile phone.
Muhammad Arbayanto salah satu komisioner yang yang membidangi Divisi Teknis di KPU Propinsi Jawa Timur menjelaskan, khusus evaluasi tahapan pencalonan muncul beberapa faktor yang menyebabkan sengketa pencalonan. Yang pertama adalah dualisme kepengurusan partai politik.”Di pemilihan 2015, pengaturan SK di tingkat DPP, problem ini tetap ada karena permasalahannya terjadi hingga ke daerah – daerah”, jelasnya.

Dia juga menguraikan,persoalan lain yang memicu konflik adalah adanya dualisme SK yang kepengurusannya belum lengkap, keterlambatan pengunggahan SK, dan lain-lain.menurutnya Dualisme kepengurusan adalah salah satu faktor Yang rawan konflik.
Menanggapi permasalahan pencalonan, Pujiono anggota KPU Nganjuk, Divisi Teknis menyampaikan beberapa langkah antisipasi yang dimunculkan dalam diskusi. Pihaknya berkomitmen untuk lebih meningkatkan profesionalitas kerja untuk Pilkada yang berkualitas.

“Langkah antisipasi yang perlu dilakukan yakni secara konsisten memahami dan menerapkan per UU, tertib administrasi dan dokumentasi yang dapat mendukung kegiatan yang sudah dilakukan,Transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas, standarisasi prosedur dan kualitas kerja, supervisi dan asistensi kerja serta koordinasi deteksi dini adanya potensi sengketa,” jelas Pujiono, Komisioner KPU yang juga Pengurus Muhammadiyah Nganjuk saat ditemui jatim.co dikantornya Senin (02/01/2017)'(rois/j1).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close