BanyuwangiBerita Daerah

Modin Nikah Banyuwangi Minta Insentif

jatim.co, Banyuwangi_ Belasan petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) banyuwangi, berharap kepada pemerintah bisa mendapatkan insentif dalam menjalankan tugasnya selama ini. Permintaan petugas P3N atau yang dinela dengan sebutan Modin ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat lintas komisi yang digelar pada DPRD Banyuwangi, senin (5/12).

 

Dalam hearing tersebut dihadiri oleh jajaran Kementrian Agama (Kemenag) Banyuwangi, yang diwakili Kasie Bimas Islam, Moh Jali dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banyuwangi, Mustain Hakim, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Pemkab Banyuwangi, Ahmad Kholili serta seluruh Mudin se Kecamatan Banyuwangi kota.

 

Salah satu Modin asal kelurahan Singonegaran, Mukhlas mengatakan, jika selama ini modin di desa dan kelurahan tidak menerima kontribusi apapun dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya membantu masyarakat yang akan menikah atau membantu prosesi penanganan kematian warga. Sedangkan sejak tahun 2010 lalu, insentif dari kementrian agama sebesar 150 perbulan sudah dihapus. “Selama ini, kita mengandalkan perhatian dan pemberian masyarakat yang kita bantu. Sedangkan pengabdian kami tidak ada kontribusi dari pemerintah” ujar Mukhlas

Melalui hearing ini, muhlas yang sudah sejak tahun 1990 lalu menjadi modin ini berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan insentif tiap bulan kepada seluruh modin yang ada di banyuwangi melalui dana APBD kabupaten, terlebih saat ini kebanyakan modin yang ada sudah mengabdi puluhan tahun di masyarakat. “Modin ini ada yang mengabdi sejak tahun 1980 sampai sekarang. Kita berharap ada kebijakan pemerintah, sebagaimana pemberian insentif pemerintah keapda RT dan RW serta guru Ngaji selama ini” harapnya.

 

Kasi Bimas Islam pada Kementraian Agama Banyuwangi, Moh Jali mengaku, sejak tahun 2010 lalu, petugas pembantu pegawai pencatat nikah atau yang dikenal dengan Modin, sudah tidak lagi menerima insentif karena tidak lagi berada dibawah naungan Kementrian agama. Menyusul turunnya surat instruksi dari Dirjen Bimbingan masyarakat pada kementrian agama nomor 113 tahun 2010.Sehingga insentif bulanan yang diberikan kepada Modin juga dihentikan. “selama ini, Modin yang ada di seluruh desa dan kelurahan ini, dijabat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat desa setempat. Peran mereka sangat membantu kementrian agama dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat” kata Jali

Melalui hearing dengan dewan ini, Jali juga berharap ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengaloaksikan anggaran guna memberikan insentif kepada para modin di desa dan kelurahan yang ada di Banyuwangi. :Seperti di Blitar itu, Modin dibayar dengan dana APBD, makanya kita juga mendukung jika pemerintah daerah punya kebijakan beri insentif Modin” pungkasnya.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Banyuwangi Joni Subagyo yang memimpin jalannya hearing dengan belasan modin siang itu berjanji akan memfasilitasi permintaan para modin. Mengingat selama ini peran modin banyak membantu masyarakat dalam memfasilitasi pernikahan dan juga membantu dalam prosesi kematian.

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut sempat terjadi aksi Bersitegang antara Anggota Dewan dari Partai Hanura Masrohan dengan Pimpinan Sidang yang ber ujung  dikeluarkanya    Masrohan dari Ruang Rapat .

“ Saya yang memimpin jalanya Rapat , kalau anda kurang berkenan silahkan Keluar “,

Untuk mencari solusi yang baik, DPRD akan menggelar  hearing susulan dengan menghadirkan Lurah atau perwakilan kepaladesa di banyuwangi guna mencari formula yang tepat agar Modin yang ada di Banyuwangi saat ini bisa mendpatkan insentif dari pemerintah, sebagaimana RT RT dan guru ngaji yang selama ini juga rutin menerima insentif yang bersumber dari dana APBD kabupaten. “Kita dewan mendukung susulan ini, tapi lebih jelasnya kita akan hearing susulan dengan mengahdirkan Kepala desa atau Lurah” kata Joni. (jop/k1)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close