Berita DaerahNganjuk

Salahi Aturan Pol PP Razia Calo Disemprit Anggota Dewan Nganjuk

jatim co Nganjuk – Satuan Polisi  Pamong Praja (Pol PP) Kab Nganjuk disemprit DPRD Nganjuk karena diduga menyalahi aturan saat mengadakan penangkapan calo di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil( Dispendukcapil) beberapa waktu lalu.

Pasalnya mereka melakukan razia Pungutan Liar (Pungli) dan calo di kantor Dinas Disdukcapil dianggap melampaui kewenangan.

Menyikapi hal tersebut Dewan menggelar rapat secara tertutup di kantor DPRD Nganjuk jumat lalu.
Informasi yang di himpun, turut hadir dalam pertemuan yang tertutup oleh awak media tersebut Kapolres Nganjuk AKBP Joko Sadono, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Isis Widarto, Wakil Ketua Komisi A DPRD Nganjuk Mariyanto, Anggota Komisi A Maria Tunda Dewi, Ketua Komis C DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahyono, Kepala Satpol PP Nganjuk Suhariyono, Kepala Disdukcapil Zabanuddin dan sejumlah jajaran anggota Dewan lainnya.
Kepala Disdukcapil Zabanuddin membenarkan adanya pertemuan tertutup tersebut. Menurutnya pertemuan di kantor dewan terjadi setelah pihaknya mengadu ke dewan terkait pelanggaran wewenang yang dilakukan oleh pihak Satpol PP ketika melakukan razia pungli di kantornya pada pertengahan Oktober lalu.
“Satpol PP tugasnya menegakkan perda, tidak benar jika melakukan penindakan terhadap Pungli. Pungli atau suap lebih tepatnya ditindak oleh penegak hukum pidana yaitu polisi dan kejaksaan, seperti polisi melalui Reskrim, karena erat hubungannya dengan tindak pidana korupsi”, ungkap Zabanuddin kepada jatim.co, Selasa (8/11).

Lebih lanjut Zabanuddin menegaskan bahwa pungli erat hubungannya dengan pidana korupsi dimana yang berhak menangani polisi dan kejaksaan. Sementara menurut pegetahuannya sepanjang hidupnya Satpol PP tidak pernah melakukan penindakan sampai ada putusan.
Senada dengan Zabanuddin, Anggota Dewan dari partai Demokrat Arbayana juga angkat bicara menurutnya tugas Satpol PP adalah penegak Perda, sementara imbuh legislator asal kecamatan Sukomoro Nganjuk Pungli dan calo menjadi tugas penegak hukum yang lain,” Tugasnya satpol PP kan penegak perda, Kalau itu(Calo/Pungli) kan bukan kewenanganya dia”tegas Arbayana saat d hububgi via Telpon.

Wakil ketua komis A DPRD Marianto mengatakan pertemuan di dewan kemarin dilakukan untuk membahas langkah penegakan praktek Pungli dan teguran kepada Kepala Satpol PP Suhariyono yang melampaui wewenang tidak sesuai dengan Tupoksi. Pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan polisi, kejari, inspektorat yang dipimpin olehnya sebagai perwakilan Komisi A terkait penegakan hukum” Kita perjelas saja kewenanganya agar tidak over ” pungkas maryanto.
Menanggapi pemanggilanya di Kantor DPRD Kasat Pol PP Suhariono mengaku tidak ambil pusing, menurutnya yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan tugasnya sebagai penegak Perda” Ngapain dipikirin mas, sudah selesai kok urusan itu anggap saja tidak pernah ada ” ungkap Suhariono (Din/j1)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close