BanyuwangiBerita Daerah

DPRD Akhirnya Tangani Sengketa Tanah TNI VS Warga Badean

Jatim.co Banyuwangi – ‎Sengketa lahan antara TNI AD dengan warga Desa Badean, Kecamatan Glagah, Banyuwangi berlanjut ke DPRD setempat. Komisi 1 mengundang pihak yang bersengketa tersebut dalam hearing yang digelar di gedung dewan, Selasa (1/11/2016). Hadir pula dalam hearing tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi.

 

 

Dalam hearing tersebut DPRD mengundang hadirkan Badan Pertananhan Nasional ( BPN ) Banyuwangi, yang diwakili Edi Suwignyo.  Kasie PPP,  BPN Banyuwangi.  Edi mengatakan pihak BPN hingga saat ini belum mengeluarkan Sertifikat atas tanah yang kini di sengketakan, pihaknya baru akan mengeluarkan Sertifikat tanah tersebut setelah sengketa taanah tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

“ BPN tidak berani menerbitkan Sertifikat tanah di desa Badean itu karena masih dalam sengketa , baru setelah ada putusan Pengadilan dan Incraft, BPN berani keluarkan Sertifikat” Edi Suwignyo, Kasie PPP BPN Banyuwangi.

 

Dalam hearing tersebut juga terungkap bahwa lahan yang disengketakan seluas 50,086 hektar tersebut adalah aset milik negara‎ yang tercatat di Kementrian Keuangan. Itu terdata dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN), saat ini Barang Milik Negara (BMN) nomer register 30825038 CQ TNI AD.

 

“Ini tanah milik negara. TNI tidak punya lahan cuma dipercaya ‎mengamankan dan mengelola lahan itu. Sementara Kodim hanya sebagai pengamanan lahan itu,” ujar Pasi Intel Kodim 0825 Banyuwangi, Kapten (Arm) Yonaidi Desianto saat digelar hearing.

 

Menurut Yonaidi, Korem 083 mempersilahkan kepada masyarakat menempuh jalur hukum terkait sengketa lahan tersebut.

 

“Kami persilahkan‎ warga menempuh jalur hukum. Itu pesan atasan kami,” pungkasnya.

 

Sementara itu, perwakilan warga, Abdillah Rafsanjani mengaku sampai saat ini masih belum menempuh jalur hukum. Karena hingga saat ini masih belum ada pelanggaran yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara status tanah belum memiliki sertifikat.

 

“Jika BPN mengeluarkan sertifikat untuk TNI akan kami gugat. Dan kami akan tetap meminta TNI mengembalikan tanah warga. Karena kami juga punya bukti. Kalau tanahnya mau dibeli TNI ya monggo. Yang penting ada ganti rugi,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Viki Septalinda mengaku, seluruh data dan keterangan dari kedua pihak ‎akan diakomodir untuk membuat dasar bagi dewan untuk mengambil sikap terkait hal tersebut.

 

“Kita akan laporkan ke pimpinan apakah akan membuat pansus atau yang lain. Kita masih dalami,” ujarnya.

 

Puluhan warga Desa Badean, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Senin (17/10/2016) wadul ke kantor Dewan Perwakailan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Warga tak sendiri, dengan didampingi Forum Suara Blambangan (Forsuba), forum yang digawangi para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini, mendesak wakil rakyat turut memperjuangkan hak atas tanah mereka, seluas 50 hektar.

 

Saat ini lahan tersebut dikuasai oleh TNI AD. Tanah tersebut saat ini berupa petakan-petakan tambak udang yang disewa oleh para pengusaha.

 

Penyerobotan tanah warga Desa Badean, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, ini bermula pada masa penjajahan jepang, tahun 1943. Saat itu jepang meminta warga meminjamkan tanah tersebut untuk kepentingan pertahanan dan perlindungan. Dan usai perang, dijanjikan tanah akan dikembalikan. Tapi kenyataanya, setelah masa kemerdekaan 1945, tanah warga diambil alih oleh TNI AD. ( Joko/j1 )

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close