Umum

Saling Klaim Tanah TNI AD VS Warga Badean Tegang

jatim.co Banyuwangi- Belasan warga desa Badean Kecamatan Kabat Banyuwangi, mendatangi tambak udang di dekat Bandara Blimbingsari, yang dianggap sebagai tanah sengketa dan diklaim peninggalan nenek moyangnya seluas 50 hektare, kamis (27/10).

Tambak yang berlokasi di timur balai desa Badean itu, saat ini dikuasai oleh TNI AD dan ditetapkan sebagai tanah aset TNI AD.
Aksi warga terjadi sekitar pukul 12.00 WIB.  Mereka menggunakan iring-iringan sepeda motor. Tiba di jalan masuk tambak, barikade personel TNI AD sudah bersiaga. Hanya tujuh perwakilan warga diperbolehkan masuk, bertemu Dandim 0825/Banyuwangi dan bersama pemilik tambak. Perwakilan warga, Abdilah Rafsanjani menegaskan pihaknya memiliki bukti petok atau leter C terkait hak tanah warga. Bahkan, ada purnawiraan TNI AD yang siap memberikan keterangan kronologis tanah di dekat Bandara Blimbingsari tersebut. ” Intinya, mewakili warga, kami ingin menyampaikan bahwa ada bukti terkait kepemilikan tanah. Apalagi, di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi tanah yang kini dijadikan tambak itu belum bersertifikat,” kata Ketua LSM Forum Suara Blambangan (Forsuba) tersebut. Kepastian belum adanya sertifikat itu kata Abdilah setelah pihaknya bertemu langsung Kepala BPN Banyuwangi. Karena itu, pihaknya meminta lahan yang bersengketa itu dikosongkan. Artinya, kata dia, tak ada pihak manapun yang mengelola. ” Ini kan dijadikan tambak. Ada investornya. Kalau lahannya tak bersertifikat, bagaimana pembayaran pajaknya,” tuding Abdillah.
Terkait kondisi ini, pihaknya akan menempuh proses hukum. ” Tanah ini sudah 70 tahun dikuasai investor. Padahal, berdasarkan sejarah dan bukti leter C, ini tanah masyarakat,” klaimnya. Sebelum mendatangi areal tambak, warga mendatangi kantor BPN Banyuwangi. Mereka ingin memastikan bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat. Abdilah juga mendesak DPRD Banyuwangi ikut mengawal aspirasi warga tersebut dengan menggelar hearing.
Kepala BPN Banyuwangi, Haryono membenarkan tanah yang dijadikan sengketa belum bersertifikat. Kata dia, ada dua kubu yang mengklaim memiliki legalitas. Kubu warga, kata dia, memiliki fotokopi leter C. Sedangkan, TNI AD memiliki bukti  terdaftar sebagai aset negara. ” Karena masih sengketa, kami tak akan mengeluarkan sertifikat sampai ada kepastian hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Dandim 0825/Banyuwangi, Letkol (Inf) Robby Bulan menegaskan tanah yang diklaim warga sudah teregister sebagai aset negara sejak tahun 1953. Bahkan, sudah masuk dalam sistem manajemen akutansi barang milik negara secara online. ” Kami, sifatnya hanya mengamankan aset negara. Jika ada klaim hak tanah, silahkan menempuh prosedur yang dibenarkan, tentunya disertai bukti otentik, bukan rekayasa,” tegasnya di hadapan perwakilan warga.
Selama ini, kata Robby, pengurusan pengelolaan lahan itu ditangani Korem dan Kodam V/Brawijaya. Dandim juga mengaku siap menjelaskan posisi tanah aset TNI AD ini bilamana nanti dilakukan upaya hukum, terlebih saat ini pihak Korem dan Kodam V Brawijaya telah menyiapkan kuasa hukum untuk membuktikan kebenaran tanah aset TNI AD yang dikuasainya. “Kita di Kodim hanya pengawas saja, saat aset tanah ini disewakan pada pengusaha, MOU nya dilakukan langsung oleh Kodam dan Mabes. Silahkan masyarakat tempuh upaya hukum, tanpa harus melakukan pengerahan massa” tegas Roby Bulan.
Salah satu penyewa aset Tanah TNI AD yang tengah sengketa itu, Yenti juga ahdir dalam pertemuan dengan warga siang itu. Ia mengaku jika selama ini proses penyewaan lahan untuk usahanya legal dan sesuai prosedur, bahkan ia juga rutin bayar pajak atas usahanya. “Usaha yang saya jalankan legal kok, bahkan kita rutin bayar pajak negara, kita ini pengusaha taat pajak” ujar Yenti sembari menunjukkan bukti setoran pajak terakhir. ( jop.Bwi)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close