BanyuwangiBerita Daerah

Pemda Akan Tertibkan LSM Berpraktek Rentenir

Jatim.co Banyuwangi – Pansus Raperda Tentang Larangan Praktek Rentenir di Banyuwangi meminta masukan dari sejumlah elemen masyarakat guna menyempurnakan materi raperda yang tengah dibahasnya. Kali ini mengundanghadirkan Paguyuban Lembaga Swadaya Masyarakat Banyuwangi (PLSMB) dan dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Banyuwangi, dalam rapat dengan pendapat di ruang komisi I DPRD, Selasa (25/10).

 

Kordinator PLSMB Eko Sukartono mengatakan, Raperda tentang Larangan praktek Rentenir ini baik diterapkan jika penyusunannya juga mengakomodir regulasi yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana penggandaan uang. Karena selama ini praktek rentenir terindikasi dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki payung hukum secara resmi, bukan hanya dilakukan oleh Koperasi sebagaimana tertuang dalam draft raperda anti Rentenir  yang saat ini tengah disusun Dewan.

 

“Perda Rentenir baik jika mengakomodir aturan tindak pidana lain, bukan hanya berpaku pada Undang-undang Koperasi saja. Karena saat ini banyak praktek rentenir dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang tidak punya badan hukum resmi. Itukan pidana dan bisa dilaporkan polisi” ujar Eko.

 

Dalam kesempatan itu, Eko sukartono juga berharap raperda ini juga bisa semakin menguatkan fungsi koperasi yang sebenarnya, bahkan ia juga minta agar dinas koperasi selaku pengawas dan pembina koperasi melakukan tugas dan fungsinya secara baik dalam mengawasi kerja Koperasi di Banyuwangi. Karena disinyalir, saat ini banyak koperasi yang prakteknya menyerupai bank, padahal koperasi selaku soko guru ekonomi rakyat, pelaksanaannya dilakukan oleh dan untuk anggota yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan anggota.

 

“koperasi itu seharusnya menggelar Rapat anggota Tahunan dan membagikan sisa hasil usaha kepada anggota yang meminjam modal, dan terpenting untuk pinjam uang di koperasi itu tidak perlu jaminan, karena keberadaan koperasi juga milik anggota. Sekarang ini kinerja koperasi banyak yang melenceng dan perlu dikembalikan pada fungsinya” tegas politisi PDI.P ini.

 

Kasi mediasi dan advokasi pada dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, Gufron yang hadir dalam hearing siang itu menyatakan kurang sependapat dengan adanya nama koperasi yang tercantum dalam draft raperda, yang dinilai sebagai obyek yang berpraktek sebagai Rentenir. Gufron juga memberikan beberapa masukan tentang klausul raperda anti Rentenir ini, yakni terkait pasal pembentukan Koperasi daerah di Banyuwangi. Karena menurutnya, pendirian koperasi inidilakukan oleh dan untuk anggota, sehingga tidak bisa didirikan oleh pihak lain.

 

Koperasi sudah punya regulasi atau Undang-undang sendiri, sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang kita lakukan, menyesuaikan dengan Undang-undang koperasi yang ada” ujar Gufron.

 

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda tentang larangan praktek Rentenir di Banyuwangi, Syamsul Arifin mengatakan,  semua masukan akan ditampungnya sebagai upaya menyempurnakan raperda yang disusun. Raperda ini lanjut Syamsul, tidak menyinggung lembaga atau koperasi yang sudah berbadan hukum. Bahkan penyusunan raperda inisiatif dewan ini, bukan hanya menggunakan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi saja, namun juga berpijak pada regulasi yang lain, yang memiliki keterkaitan dengan larangan praktek rentenir. “Kita terima semua masukan sebagai dasar penyempurnaan Perda, Undang-undang koperasi itu hanya rujukan saja, bukan satu-satunya ketentuan yang kita jadikan pedoman. Kita sebenarnya berharap ada masukan tentang batas maksimal bunga pinjaman saat hearing tadi, tapi masih belum ada yang menyinggung” ujarnya.

 

Lebih lanjut Syamsul menjelaskan, untuk mendapatkan gambaran tentang batas maksimal bunga yang dilarang diterapkan dalam koperasi nanti, Pansus juga akan berkonsultasi ke Otoritas Jasa Kesuangan (OJK). Bahkan dalam raperda ini juga mengamanatkan pembentukan Satgas Antu Rentenir (Getar), yang melibatkan unsur perangkayt desa, sebagaimana masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banywuangi, guna menekan maraknya praktek Rentenir di desa. “Kita akan konsultasi ke OJK menanyakan besaran bunga maksimal yang harus diterapkan koperasi. Nanti dalam perda ini juga akan membentuk tim Getar melalui peraturan Bupati” pungkas politisi PPP ini. ( joko/ j1 )

 

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close