BanyuwangiBerita Daerah

IDI Banyuwangi Tolak DLP Dan Keluhkan Mahalnya Pajak Alkes

jatim.co –  Banyuwangi – Seratusan lebih Dokter  yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banyuwangi, melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Banyuwangi. Kedatangan mereka ke kantor dewan ini untuk menolak program pemerintah tentang Dokter Layanan Primer (DLP) yang digulirkan oleh pemerintah pusat sekaligus mengeluhkan tentang tingginya  pajak alat kesehatan yang berdampak pada mahalnya  harga obat- obatan dan alat kesehatan (Alkes).
Puluhan dokter yang mengenakan seragam putih itu, dalam aksinya juga membawa spanduk bertuliskan ‘Reformasi sistem kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran yang pro rakyat’. Mereka melakukan orasi di depan kantor DPRD Jalan Adi Sucipro Banyuwangi yang selanjutnya menggelar hearing dengan ketua DPRD Banyuwangi.
Ketua IDI Banyuwangi, Dr. Yos Hermawan mengatakan, seluruh dokter di Indonesia khususnya di Banyuwangi menolak keras diberlakukannya sistem Dokter Layanan Primer. Karena aturan tersebut akan semakin membuat panjang pendidikan menempuh profesi dokter. Jika selama ini untuk bisa membuka praktek kedokteran harus menempuh waktu 7 tahun, maka dengan diterapkannya sistem DLP ini, waktu belajar calon dokter ditambah 2 hingga 3 tahun lagi alias 9 tahun untuk bisa berpraktek sebagai dokter.
“Program Dokter Layanan Primer ini bagus, namun implementasi atau penerapan muatan kurikulum pendidikannya yang harus disempurnakan. Harusnya tidak perlu memperpanjang jenjang pendidikan profesi kedokteran, secara kompetensi tidak ada yang berbeda antara dokter layanan primer dan dokter umum. Dokter layanan primer harus menguasai 144 diagnosis, hal itu sudah semestinya melekat pada kemampuan dokter umum”ujarnya.
Padahal disisi lain, lanjut Dr Yos, masih banyak permasalahan kesehatan yang harus dibenahi ketimbang merubah pola pendidikan profesi kedokteran, seperti masalah sistem pengadaan obat obatan yang kurang maksimal dan mahalnya alat kesehatan. Karena permasalahan itu membuat pelayanan kesehatan tidak maksimal. “pemerintah harusnya mengatasi masalah mahalnya harga obat dan alat kesehatan, termasuk membenahi sistem pengadaan obat. hal itu terbukti dengan banyaknya rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit, lantaran obat dasar yang ada di puskesmas tidak tersedia. Masak obat sejenis generik ada tidak tersedia di Puskesmas lantaran terbentur regulasi, padahal ini layanan Gakin” tegas dokter Umum ini..
Dalam aksinya yang bertepatan dengan ulang tahun IDI yang ke 66 ini, IDI banyuwangi juga mengirimkan petisi kepada dewan yang berisi desakan agar pemerintah mereformasi sistem kesehatan dan sistem pendidian kesehatan yg pro rakyat, dengan mererevisi Undang undang pendidikan kedokteran dan memperbaiki jaminan kesehatan nasional agar tidak memberatkan rakyat. IDI juga mendesak pemerintah menurunkan pajak obat dan alat kesehatan dan mewujudkan dokter indonesia bermutu tanpa Dokter Layanan Primer atau DLP. Karena rakyat tak butuh DLP tapi butuh obat dan alat kesehatan dan memperbaiki sistem BPJS. Karena program pendidikan DLP dinilai hanya memboroskan anggaran. “kita juga kirimkan petisi kepaa Dewan sebagai bentuk aspirasi kami” pungkasnya.
Sementara itu, ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyaan Negara menerima kedatangan IDI Banyuwangi tersebut mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari kalangan dokter tersebut. Menanggapi tentang mahalnya harga obat dan alat kesehatan di Banyuwangi, Made mengaku akan mengkaji ulang anggaran yang tertuang dalam APBD 2017 yang saat ini tengah dibahas dewan. Ia akan mengundang perwakilan doktera dan dinas kesehatan untuk mencari solusi permasalahan kesehatan ini. Karena sesuai amanat undang undang, masalaha kesehatan menjadi urusan wajib pemerintah daerah, yang harus mengalokasikan anggaran sebesar 10 persen dari total annggaran APBD Banyuwangi, meskipun sampai saat ini, total anggaran sebesar 10 persen untuk kesehatan masih belum pernah terpenuhi dalam APBD Banyuwangi.
“Kesehatan ini menjadi urusan wajib pemerintah, yang alokasi anggarannya 10 persen dari total anggaran Banyuwangi. Namun sampai saat ini masih belum terpenuhi. Kedepan kita akan undang Dokter untuk kita ajak komunikasi pembahasan APBD 2017” jelas Politisi PDI.P ini.
Dokter Layanan Primer merupakan jenjang baru pendidikan kedokteran di Indonesia yang dilaksanakan setelah program profesi dokter dan program internship yang setara dengan jenjang pendidikan profesi spesialis. Sesuai amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Dokter Layanan Primer ini nantinya akan menerapkan ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kesehatan masyarakat. Sehingga jenjang menempuh pendidikan Kedokteran bertambah 2 hingga 3tahun dengan biaya kurang lebih sebesar 200 juta.

DLP akan ditempatkan di seluruh fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan klinik. Tidak ada paksaan bagi dokter untuk mengikuti Program DLP. Namun dengan mengikuti program DLP, grade dokter bertambah. ( Jop Banyuwangi

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close