Berita DaerahNganjuk

Fatwa Jokowi Masih Tak Bertaji, Urus E-KTP Dipungli 50 Ribu

Jatim.co Nganjuk, Disaat Pemerintah sedang gencar memberantas praktek Pungutan liar (Pungli) bagi aparat dilingkungan Pemerintah, oknum pegawai di Kecamatan Rejoso Nganjuk Jawa timur ini justru nekat melakukan praktek Pungli untuk proses pembuatan E-KTP. Menyusul sehari sebelumnya Seorang warga mengaku dirinya diminta membayar Uang Rp 50 ribu oleh pegawai kecamatan Setempat.
Praktek ‘aparat nakal’ tersebut diduga berlangsung saat warga meminta surat pengantar di Kantor Kecamatan sebagai syarat pembuatan sejumlah Dokumen keluarga Sebagai Identitas resmi kependudukan yang sah.

Ulah ‘nekat’ pegawai Negeri tersebut salah satunya diungkapkan oleh Li (17) warga Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk saat mengurus surat pengantar di kantor kecamatan sebagai syarat pembuatan E-KTP di kantor Dispendukcapil Kabupaten Nganjuk . Li yang merupakan warga yang baru pertama kali mengurus KTP ini mengaku jika dalam prosesnya telah dimintai uang sebesar Rp 50 ribu, oleh salah satu pegawai kecamatan yang bernama Antoni. Menurut pengakuan Li, uang tersebut oleh Antoni hendak digunakan sebagai uang pengganti blanko. “Saya dimintai uang Rp 50 ribu, tapi tidak dikasih kwitansi,” ungkapnya saat ditemui awak media selasa ( 18/10/2016).

Disinggung lebih jauh terkait apakah dia sengaja meminta bantuan kepada pihak kecamatan untuk memperlancar proses pembuatan e- KTP ke dinas terkait, Li mengaku jika dia tidak meminta tolong. Namun pihak kecamatan melalui Antoni langsung menyebut nominal uang kepada warganya yang hendak mengurus e-KTP sebesar Rp 50 ribu. “Saya tidak meminta bantuan atau apapun kepada petugas itu mas. Tapi tiba-tiba langsung saja dimintai uang Rp 50 ribu oleh Pak Antoni, selanjutnya saya dikasih kertas yang katanya untuk identitas sementara,” imbuhnya.

Remaja yang merupakan Siswa SMK Negeri di Nganjuk ini mengaku keberatan jika harus membayar sejumlah Rp 50ribu, pasalnya yang dia ketahui untuk mengurus E-KTP tidak dipungut biaya alias gratis,” Ya kalau segitu berat mas” pungkas Li.

Korban praktek nakal tersebut juga diutarakan oleh Nt, yang merupakan warga Kecamatan Rejoso. Dia mengaku oleh pegawai Kecamatan Rejoso yang bernama Antoni, telah dimintai uang Rp 50 ribu untuk proses pengambilan e-KTP dari Dispendukcapil yang dia titipkan melalui kantor kecamatan. Namun hal itu sebenarnya tidak dimintanya karena dia hanya mengikuti permintaan pegawai kecamatan. “Saya tidak minta apa-apa, tapi waktu mau ngambil tiba-tiba dimintai uang sebesar Rp 50 ribu tanpa alasan yang jelas,” ujar Nt.

Terpisah, Antoni, salah satu pegawai Kecamatan Rejoso, tidak menampik saat dikonfirmasi perihal ini. Dia menjelaskan jika uang itu dialokasikan untuk petugas-petugas di dinas terkait, mulai dari proses pendaftaran, perekaman, hingga pengambilan e-KTP. Dan hal itu memang sudah beberapa kali dilakukan. “Uang itu saya kasihkan ke Dispendukcapil, mulai dari pendaftaran, perekaman, hingga pengambilan. Dari uang itu saya hanya mendapat keuntungan sekitar Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu,” Urai Antoni kepada Jatim.co Rabu ( 19/10/2016).

Sementara itu, Harianto, Camat Rejoso menegaskan jika hal ini akan dia sikapi dengan tegas. Pasalnya pihaknya selama ini tengah menggalakkan program pembuatan e-KTP gratis, sesuai ketentuan yang ada. Dengan begitu sanksi tertulis akan diberikan kepada oknum pegawai kecamatan uang kurang bertanggungjawab seperti ini. “Oknum pegawai yang bersangkutan akan kami beri sanksi tertulis. Tentu saja hal ini kami jadikan pelajaran untuk kinerja kami dalam melayani masyarakat,” tuturnya (din/j1)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close