Berita DaerahNganjuk

Aset Pemda Nganjuk Beralih Fungsi, Adakah Unsur Korupsi

Jatim.co Nganjuk – Maraknya penyalahgunaan fungsi Aset milik Daerah Kabupaten Nganjuk yang tersebar disejumlah tempat menjadi sorotan banyak Pihak. Menyusul sejumlah pegusaha yang mengalih fungsikan aset berstatus milik daerah untuk keuntungan Pribadi.

Bentuknya para pengusaha memainkan sejumlah aset tersebut dengan cara merubah bentuk Usaha dan bahkan diduga memperjualbelikan Hak Guna Bangunan (HGB) ke tangan orang ketiga.

Maraknya sejumlah oknum nakal yang mencoba mempermainkan aturan ini mementik reaksi sejumlah Tokoh masyarakat, salah satunya Wahyu P Sujatmiko. Aktifis LSM ini geram dengan ulah pihak dan sejumlah pengusaha ‘nakal’ yang mengabaikan aturan demi kepentingan bisnisnya, ” rakyat kita semakin abai dengan aturan, jika tidak segera diingatkan mereka akan semakin jauh melanggar norma masyarakat sehingga merusak tantanan hukum yang berlaku” ujar Pria yang akrab disapa Pak Wahyu kepada Jatim.co Rabu (19/10/2016).

Arbayana, Anggota DPRD Nganjuk juga turut bersuara, pihaknya menyayangkan adanya prilaku pihak tertentu yang nekat menabrak aturan. Menurut Politisi asal Partai Demokrat ini, praktek ‘nakal’ sejumlah oknum ini menjadi preseden buruk terhadap penegakan Perda yang berlaku, sehingga hal tersebut menurutnya harus ditindak tegas” Ini harus dipertegas agar tidak menjadi kebiasaan buruk dan oknumnya bisa ditertibkan ” Ujar Pria yang merupakan Ketua Pemuda Pancasila Cabang Nganjuk saat dikonfirmasi via Telpon.

Lebih dalam hal senada juga disorot oleh Raditya Harya Yuangga, anggota komisi B DPRD Nganjuk ini mempertanyakan ulah sejumlah oknum nakal dan sengaja menyalahi aturan sehingga pihaknya mempertanyakan penegakan perda di wilayahnya. Lebih lanjut legislator yang menjabat periode kedua dengan partai yang berbeda ini mengungkapkan rasa kekecewaanya. Menurutnya, dalam
Peraturan Daerah(perda ) sudah jelas dan tegas tidak boleh merubah bentuk usaha dan memperjual belikan Hak Guna Bangunan aset Pemda Nganjuk. “Dalam perda kita kan sudah jelas dan tegas tidak diperbolehkan,” ungkapnya.

Disinggung lebih lanjut terkait langkah yang akan diambil pihak dewan dalam waktu dekat, politisi Partai Hanura ini menegaskan jika akan mendesak Satpol PP Kabupaten Nganjuk, untuk menegakkan Perda. “Ini Kabupaten Nganjuk sudah darurat aset, kami akan mendesak Satpol PP untuk segera bertindak, karena mereka yang berwenang menegakkan perda,” tegasnya.

Yuangga memberikan gambaran fakta dilapangan menunjukkan rata-rata pihak yang menempati tempat Usaha ( Aset Daerah:red) bukan pemilik yg merupakan pihak pertama(terdaftar-red) tetapi HGB nya diperjualbelikan. Dia juga memberikan beberapa contoh kongkrit terkait penjelasannya itu. “Di terminal harga HGB Rp 60juta, Pasar Nganjuk Rp 120juta, dan Pasar Warujayeng Rp 250juta,”jelasnya.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun Jatim.co, Beberapa aset yang lokasinya tersebar di beberapa titik dan telah berubah fungsi antara lain sejumlah warung di daerah Guyangan kecamatan Bagor, terutama di sebelah utara, Pasar Sapi, tanah milik Dinas Pengairan, Tanah disekitar stadion, dan sejumlah tempat lain.(din/j1)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close