Berita DaerahTuban

Kompensasi dari JOB P-PEJ Tidak Jelas, Komisi A Turun Tangan

Jatim.co Tuban – Meski sosialisasi hasil riset dampak flare Lapangan Mudi, Blok Tuban, mendapat penolakan dari warga Rahayu, Kecamatan Soko, namun Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Jawa Timur, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) tetap memberikan uang kompensasi selama 6 bulan.

Desakan tersebut mengacu baru adanya laporan dari tim ITS pada bulan Juni 2016 soal dampak flare di bawah ambang batas.

“Telaah dari risalah pertemuan sebelumnya menunjukkan bahwa operator masih memiliki kewajiban atas kompensasi sejak bulan Januari hingga Juni 2016,” kata Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, kepada Jatim.co, saat di temui di gedung DPRD Tuban, Selasa (04/10/2016).

Apabila mengacu pada perjanjian kompensasi 2009, operator berada diposisi sulit. Sebab pada poin lima disebutkan kompensasi diberikan selama Lapangan Mudi beroperasi. Secara otomatis ketika ada penurunan jumlah produksi beserta dampaknya, JOB P-PEJ tetap bertanggung jawab atas kompensasi tersebut.

Pasca mempelajari seluruh risalah pertemuan, pihaknya penuh tanda tanya mengenai regulasi apa yang digunakan operator hingga sulit memutuskan pencairan kompensasi. Kalaupun landasannya hasil riset yang baru dilaporkan bulan Juni 2016, tentunya pencairan kompensasi bulan Januari- Juni tidak ada masalah.

“Informasi dari tim ITS riset dilakukan bulan September 2015- April 2016,” jelasnya.

Melihat kondisi ini Agung yang membidangi hukum dan pemerintahan di kursi dewan menegaskan, sikap reaktif warga selama ini seharusnya tidak perlu dilakukan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2014 tentang perubahan akademi minyak dan gas bumi menjadi sekolah tinggi energi dan mineral, menerangkan masyarakat tidak cukup etis melakukan gugatan terhadap industri yang aktifitasnya berdampak.

Selain itu, dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolan lingkungan, juga menyebut apabila dalam aktifitas perusahaan memunculkan dampak itu sudah melanggar hukum. Sekaligus harus bertanggung jawab terhadap warga terdampak.

Pihaknya juga merekomendasi riset dilakukan ulang melalui persetujuan semua pihak. Informasi dari perangkat desa, pihak desa tidak pernah dilibatkan dalam pendampingan riset tersebut.

Sesuai pengakuan dari tim ITS bahwasanya, hasil riset selama 8 bulan tersebut tidak menjamin seluruh aktifitas JOB P-PEJ aman bagi lingkungan. Pertimbangannya, ada beberapa titik yang masih berdampak dan lainnya tidak. Sedangkan untuk membuktikan itu, tim minimal membutuhkan waktu 1 tahun.

Kepala Desa Rahayu, Sukisno, mendukung argumen dari ketua Komisi A DPRD Tuban. Soal rekomendasi riset ulang pihakny mengamininya, sebab ada dugaan sabotase soal pengecilan laju gas buang selama riset berlangsung.

“Sebelum riset gas buang Pad A besar, dan sejak bulan September 2015 dikecilkan,” sambungnya.

Selanjut nya besul tanggal 10 Oktober 2016 Komisi A DPRD Tuban bersama Perwakilan pihak JOB P-PEJ, Kapolres Tuban, Pemerintah Deda Rahayu Kecamatan Soko Tuban, dan Tokoh Masyarakat akan bertolak menuju kantor SKK Migas di Jakarta untuk menyampaikan hasil pertemuan kemarin (03/10/2016) di pendopo Kecamatan Soko. (Rochim/j1)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close