Berita DaerahNganjuk

Pilkada Nganjuk Bisa Terganggu Akibat Kantor KPU Masih Bermasalah

Jatim.co Nganjuk v- Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Kabupaten Nganjuk segera digelar tahapanya pada september 2017 mendatang, Namun sederet persoalan menanti lembaga ad hock yang menggelar momentum lima Tahunan.

Salah satu yang paling mendesak, selain kesiapan anggaran adalah ketersediaan sarana prasana berupa gedung yang menjadi pusat aktifitas dalam proses pilkada yang tidak mungkin ditunda.

Disisi lain, ketidak jelasan status hukum proses pembangunan Gedung KPU di jalan Widas kelurahan Begadung kecamatan Nganjuk juga belum menemukan ujungnya.
Jika sampai mendekati kuartal ketiga tahun 2017 belum ada kejelasan status hukum atas pembangunan Gedung baru KPU yang menyeret nama mantan Sekretaris KPU tersebut, bukan tidak mungkin proses tahaban Pemilu tahun mendatang terpaksa menempati gedung eks kantor Panwaslu di Jalan Kartini Nganjuk.

Ketua KPU Nganjuk Agus rahman Hakim menjelaskan, Terbitnya aturan baru tentang pilkada membawa konsekwensi tersendiri terhadap ketersediaan anggaran, sehingga menurutnya diperlukan Gedung yang representatif untuk mempersiapkan banyak hal,”Kita juga sedang memikirkan hal itu
( Gedung) sebagai hal yang sangat vital untuk memulai tahapan Pilkada” ujar Agus saat di temui Jatim.co di kantornya Rabu (28/9).

Mantan Aktifis PMII ini menambahkan, saat ini KPUD sudah banyak komunikasi dengan Eksekutif dan Legialatif melalui beberapa rapat kordinasi, meski hasilnya masih berproses” Beberapa kali rapat dengan Kesbanglinmaspol dan DPR , Kami di minta untuk mengajukan anggaran Gedung, tapi ya nunggu proses hukumnya ( Gedung KPUD) tuntas dulu” urai Agus lebih lanjut.

Terkait dengan Proses hukum pembangunan Gedung KPU yang menelan biaya 2Milyar lebih, Mantan Sekretaris KPUD Nganjuk Suhariyono mengaku prosesnya sudah dihentikan.” Itukan sudah di hentikan mas, hanya beda tafsir saja” Ujar PNS yang saat ini aktif menjabat Kasatpol PP dijajaran Pemkab Nganjuk.

Senada dengan penjelasan Agus, Kepala Kesbangpolinmas Nganjuk Abdul Wakhid mengaku, pernah melakukan kordinasi yang membahas tentang anggaran kebutuhan yang diajukan oleh KPUD Nganjuk di ruang Rapat Kantor Kesbangpinmas yang terletak di jalan Supriadi,”
Kami sudah membahas detil anggarannya, agar bisa kami rekomendasikan ke dalam KUABPAS bisa tepat dan memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas”, ujar Abdul Wakid, Kepala Kantor Kesbangpolinmas Nganjuk.
Berdasarkan informasi yang di himpun Jatim.co, Regulasi baru tentang Pilkada yang digelar serentak sangat detil mengatur seluruh tahaban dan prosesnya yang harus dipenuhi.

dalam regulasi lama UU 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, tidak ada kewajiban bagi KPU Untuk memfasilitasi kampanye pasangan calon, mulai Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), serta kampanye di media elektronik dan cetak. Namun di regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang ditetapkan Menjadi UU melalui UU No. 01 tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa hal-hal tersebut harus difasilitasi oleh penyelenggara (KPU Kabupaten, untuk Pemilihan Bupati). Bahkan jenis dan nominalnya juga ditentukan dengan detil. (Din/j1)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close