Berita DaerahPenerintahanTuban

PNS Boleh Ikut Pilkades Dan Statusnya Tetap

Jatim.co Tuban- Gegap gempita pesta Demokrasi ditataran Desa sudah terasa. sebanyak 36 Desa di 16 Kecamatan di Tuban akan mengikuti Pemilhan Kepala Desa (Pilkades) yang rencananya dilaksanakan pada  awal Desember  2016.
Tidak ada batasan dalam mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dalam Pilkades, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan serentak awal Deseber 2016 mendatang.
Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (KB), Mahmudi bahwa seorang yang menjabat Perangkat Desa atau PNS diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, hal tersebut tertera pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Bab 4 Pasal 45,46, dan 47 tentang Pilkades.
“Ada aturan yang memperbolehkan PNS untuk mencalonkan diri menjadi Kades” terang Mahmudi kepada Jatim.co (13/09/2016)
Ia melanjutkan selain dalam Permendagri tentang Pilkades, UU 6 Tahun 2104 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan juga menjadi dasar diperbolehkannya PNS untuk mencalonkan diri sebagai Kades.
Selama menjadi calon Kepala Desa, maka PNS tersebut akan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
Bahkan, saat terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka dirinya juga tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa, hal tersebut juga tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 88 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Cuma cuti dan statusnya PNS-nya masih ada”, lanjutnya.
Mahmudi manambahkan selama status PNS-nya masih ada, maka PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah serta tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Hak PNS ini tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21 tentang Aparatur Sipil Negara yang meliputi dari Gaji, Tunjangan, Fasilitas, Jaminan Pensiun, Cuti, Perlindungan dan Pengembangan Kompetensi.
“Kalau terpilih menjadi Kades, hak PNS-nya juga masih ada”, tambahnya. (Rochim/J1)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close