Berita DaerahPekerjaSurabaya

SP LEM SPSI KOTA SURABAYA MEMPERINGATI HUT SPSI KE 47

Pewarta : Fredi Editor : Tiko

surabaya jatim.co – Agenda rutin 3 bulanan Forum Komunikasi (FORKOM) Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SP LEM SPSI) kota Surabaya dilaksanakan di Pondok Remaja jalan Dukuh Kupang XXV nomor 25 Surabaya hari rabu 26 Februari 2020. Dalam kegiatan rutin ini DPC F SP LEM SPSI kota Surabaya juga memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) SPSI ke 47 yang jatuh pada tanggal 20 Februari.

Kegiatan tersebut dihadiri 52 orang yang terdiri dari seluruh pengurus DPC F SP LEM SPSI kota Surabaya dan perwakilan dari pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP LEM SPSI kota Surabaya. Hadir juga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) F SP LEM SPSI Jawa Timur sebagai tamu undangan yakni Ali Muchsin Djalil dan Imam S.

Selain memperingati HUT SPSI ke 47 dalam acara tersebut juga menjadi kesempatan untuk membahas masalah – masalah industrial yang saat ini sedang terjadi. Hal – hal pokok yang dibahas antara lain terkait masalah Omnibuslaw dan juga hilangnya Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) di Keputusan Gubernur bernomor 188/677/KPTS/013/2019 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya Muadji Santoso selaku ketua DPC F SP LEM SPSI kota Surabaya menyatakan menolak Omnibuslaw dan menunggu instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) F SP LEM SPSI untuk agenda berikutnya. “sesuai dengan hasil RAPIMNAS dimana DPP menolak dengan tegas dan menyatakan mundur dari Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsolidasi Undang Undang tentang cipta kerja maka DPC LEM surabaya mendukung dan siap menunggu instruksi berikutnya, terkait masalah KBLI yang hilang dan sampai saat belum ada kejelasan kita akan melakukan aksi secepatnya” pungkasnya.

Ali Muchsin dalam sambutannya juga mengamini hal tersebut “seperti yang telah disampaikan ketua DPC LEM surabaya kita menunggu instruksi berikutnya dari pusat, dan mengimbau kepada setiap untuk PUK memasang banner penolakan terhadap Omnibuslaw di Perusahaan masing – masing” ujarnya.
(fre/tik)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close