Berita DaerahGresik

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Buruh ‘Dicangking’ Ditengah Jalan

Pewarta : Sholikin

Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang kini namanya diganti menjadi Cipta Kerja sudah berada di tangan DPR. Banyak pasal-pasal kontroversial bagi kalangan pekerja. Sayangnya pemerintah mengajak buruh untuk urun rembuk saat ditengah jalan.

Dewan Pakar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPTSK-SPSI) Mashudi mengaku sangat terkejut dengan isi draf Omnibus Law Cipta Kerja.

Mashudi mengatakan “UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakakerjaan dibuat untuk melindungi nasib buruh, berbeda 180 derajat dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang justru menyulitkan nasib buruh,”

Menurutnya, ada banyak hak buruh yang dihapus tak lagi berlaku dengan hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa poin tersebut diantaranya perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, outsourcing, upah minimum, dan pesangon.

Selain itu, aturan tenaga kerja asing, sistem kerja dari long life menjadi fleksibel, serta soal jaminan sosial.

Mashudi yang juga sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik (FH UNIGRES) merasa terpukul berat atas aturan didalam Omnibus Law Cipta Kerja.

“Aturan yang membela nasib buruh dengan membatasi masa kontrak kerja, pesangon yang memadai, outsourcing terbatas untuk 5 jenis pekerjaan, sanksi pidana untuk pengusaha yang tidak menaati aturan dalam UU No 13 Tahun 2013, kenapa itu semua harus dihapuskan?,” tegasnya.

Mashudi menilai, buruknya isi draf RUU Cipta Kerja yang sudah diserahkan ke DPR menjawab pertanyaan selama ini kenapa buruh tidak dilibatkan dari awal. Ada kesan diam-diam dengan buruh.

Setelah beberapa kali mendapat kritikan karena proses penyusunan yang tertutup dari publik, barulah pemerintah mengajak unsur buruh masuk ke dalam tim penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja.

“Buat apa unsur buruh dimasukan sementara RUU tersebut sudah jadi? Kenapa nggak dari awal? Ini kan jadi pertanyaan besar,” jelasnya.

Mashudi juga meragukan pernyataan Menko Perekonomian yang menyatakan 10 konfederasi buruh sudah diajak bicara saat menyusun draf RUU tersebut. “Sebutkan dengan jelas pimpinan buruh yang terlibat dari awal penyusunan RUU Cipta Kerja, jangan mengada-ada,” ucapnya.

Dekan Fakultas Hukum UNIGRES, DR. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn. turut menyesalkan keterlibatan unsur buruh saat draf RUU Cipta Kerja sudah selesai dibahas. Kenapa tidak dari awal.?!

Untuk diketahui, dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja masalah ketenagakerjaan dibahas secara khusus pada Bab IV. Di antaranya berisi beberapa ketentuan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close