Berita DaerahSurabaya

Sikapi RUU Omnibus Law Gekanas Jatim adakan Diskusi Panel

Akhir-akhir ini pekerja/buruh digemparkan dengan adanya rencana pemerintah untuk merampingkan beberapa peraturan Undang-undang menjadi satu undang-undang yang diberi nama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, menyikapi hal tersebut beberapa Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) Jawa Timur mengumpulkan sedikitnya 150 peserta dari jajaran pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) mulai tingkat perusahaan, daerah hingga pengurus tingkat wilayah Jawa Timur, di ruang rapat wawasan kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (DISNAKERTRANSDUK) Provinsi Jawa Timur pada kamis (6/2/2020).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Yuntarti Panca Puspita Kabid Hubungan Industrial Disnakertransduk Jatim yang dihadiri oleh 3 nara sumber dari Presidium Gekanas Pusat Jakarta.

Dalam paparannya koordinator presidium Gekanas pusat R.Abdullah dalam testimoninya menyampaikan sejarah awal Gekanas yang dibentuk untuk mempersatukan seluruh elemen sp/sb yang ada baik di pusat maupun di daerah, lebih lanjut disampaikan tentang Rancangan Undang – Undang (RUU) Omnibus Law bahwa sampai sekarang draff rancangan Omnibus Law yang terdiri dari 11 cluster yaitu :

  1. Penyederhanaan perizinan
  2. Persyaratan investasi
  3. Ketenagakerjaan
  4. Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM
  5. Kemudahan berusaha
  6. Dukungan rizet dan inovasi
  7. Administrasi pemerintahan
  8. Pengenaan sanksi
  9. Pengadaan lahan
  10. Investasi dan proyek pemerintah
  11. Kawasan ekonomi

Pemerintah sudah mendengungkan rencana perubahan ini mulai dari akhir tahun 2019 namun sampai saat ini baik dari eksekutif maupun yudikatif belum ada yang tahu dan pegang draff yang sebenarnya, hal inilah yang harus diantisipasi dan waspadai oleh seluruh sp/sb karena dinilai pemerintah seakan-akan mengabaikan dan tidak pernah mengajak diskusi sp/sb secara serius sebagai salah satu stakeholder dibidang ketenagakerjaan.

“Berdasarkan pertemuan Gekanas dengan staff Kepresidenan kita diberikan informasi dari Kementrian Koodinator Bidang Perekonomian kalau Omnibus Law yang terdiri dari 11 cluster tersebut akan merevisi 79 Undang – Undang yang terdiri dari 1.239 pasal yang salah satunya adalah cluster Ketenagakerjaan dengan revisi aturan yang mengatur Upah Minimum, Pemutusan Hubungan Kerja, Peningkatan Perlindungan Pekerja (pekerja kontrak / PKWT, alih daya / Outsourching, waktu kerja) dan perizinan tenaga kerja asing serta sweetener” terang Abdullah.

Dengan tegas beliau juga menyampaikan “Sikap resmi dari Gekanas adalah menolak RUU. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena dipastikan akan adanya penurunan (degradasi) hak yang harus diterima oleh pekerja atau buruh” tegasnya

Seperti halnya R.Abdullah presidum Gekanas lainya Abdul Hakim Hamdalah, dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan ada kekwatiran yang sangat luar biasa apabila RUU Omnibus Law tersebut benar-benar disyahkan oleh pemerintah.
“Apabila dipaksakan maka akan terjadi degradasi terhadap Undang – Undang no. 21 / 2000, 13 / 2003, 2 / 2004, 24 / 2011 dan no. 40 / 2012” tandasnya.

Di akhir acara R. Abdullah yang juga Ketua Umum SP KEP SPSI menegaskan sekali lagi sikap Gekanas adalah :
1.Menolak RUU. Omnibus Law.

  1. Undang – Undang 13/2003 masih relevan untuk mengatur ketenagakerjaan.
    ” Apapun langkah Gekanas dalam rangka penolakan RUU Omnibus Law adalah untuk menunjukkan kepada pemerintah kalau kita itu ada, karena selama ini kita (pekerja / buruh) tidak pernah dilibatkan dalam perubahan aturan yang menyangkut ketenagakerjaan dan sekaligus sebagai antisipasi awal sehingga kita tidak kecolongan ” pungkasnya. (mry/ikn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close